Jakarta, TopBusiness – Pemerintah berencana untuk menghapus Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium (RON-88) yang selama ini dijual PT Pertamina (Persero). Hal ini mendapat perhatian serius dari DPR, terutama dari komisi energi dan lingkungan, yakni Komisi VII DPR.
Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eddy Soeparno, pada prinsipnya dirinya mendukung rencana pemerintah menghapus bahan bakar minyak (BBM) jenis premium ini. Hal ini tak lepas dari peningkatan kualitas BBM yang dikonsumsi masyarakat selama ini.
“Sebagai pimpinan Komisi VII DPR RI, tentu kami menyambut positif rencana menghapus premium karena memang perlu ada peningkatan kualitas bahan bakar kita sesuai program Blue Sky untuk BBM yang lebih ramah lingkungan,” kata Eddy di Jakarta, Selasa (17/11/2020).
Dalam pelaksanaan program penghapusan premium tersebut, Sekjen DPP PAN ini memberikan beberapa catatan penting untuk pemerintah. Pertama, penghapusan BBM jenis premium tersebut dilaksanakan secara bertahap dan tidak dihilangkan secara sekaligus agar tidak terjadi gejolak sosial.
“Untuk itu, harus ada langkah langkah yang jelas dan terukur untuk mencegah kelangkaan premium di daerah-daerah tertentu karena hal tersebut bisa menimbulkan keresahan masyarakat,” ungkapnya.
Kedua, Eddy meminta pemerintah untuk mempertahankan ketersediaan BBM jenis premium di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdalam). Nah, untuk daerah tersebut, dirinya menyarankan agar BBM jenis Premium harus tetap ada. Pasalnya, karena untuk BBM jenis minyak tanah pun masih dipergunakan. “Oleh karena itu, kita harus melaksanakan kebijakan ini secara selektif dan progresif,” saran Eddy.
Eddy pun mengapresiasi Pertamina yang menurutnya telah melaksanakan program tersebut dengan baik, salah satunya memalui pemberian diskon atas harga dari BBM dengan RON di atas 92.
“Dengan kebijakan diskon tersebut, masyarakat pun pada hari ini sudah berangsur-angsur berpindah dari pemium ke BBM jenis lebih tinggi seperti Pertalite dan Pertamax. Saat ini di sejumlah daerah seperti Subang dan Tegal misalnya, kita sudah tidak melihat penjualan BBM jenis premium dan ternyata masyarakat bisa menerimanya dengan baik,” tambahdia.
Dirinya berharap bahwa ke depannya pengurangan BBM jenis premium itu bisa dilaksanakan secara bertahap di daerah-daerah tertentu seperti Jawa, Bali, Sumatera, sehingga target pengurangan emisi dari sektor transportasi bisa terlaksana tanpa gangguan serta gejolak sosial lainnya.
Foto: Rendy MR (TopBusiness)