TopBusiness
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
TopBusiness
No Result
View All Result

LKN Rekomendasikan Yussuf Solichien Jadi Menteri KKP

Nurdian Akhmad
21 December 2020 | 17:42
rubrik: Ekonomi
LKN Rekomendasikan Yussuf Solichien Jadi Menteri KKP

Jakarta, TopBusiness –– Lembaga Kajian Nawacita (LKN) merekomendasikan kepada Presiden Joko Widodo untuk mengangkat Mayjen Mar (Purn) Dr.  H. Yussuf Solichien M M, MBA, M.Si, Ph.D  sebagai  Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) menggantikan Edhy Prabowo yang tersangkut kasus korupsi.

“Dr Yussuf Solichien  sangat layak menduduki jabatan menteri KKP, karena beliau profesional di bidangnya dan pengalaman beliau juga cukup banyak di bidang kelautan dan perikanan,” kata Ketua Umum DPP LKN Samsul Hadi kepada media di Jakarta, Senin (21/12/2020).

Saat ini, Dr.  H. Yussuf Solichien M M, MBA, M.Si, Ph.D  menjabat sebagai ketua umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI). Selain di HNSI, berbagai jabatan penting juga pernah diemban, yakni; Komandan Pangkalan Utama TNI AL, Kepala Satgas Kamla V, Kepala Dinas Pot Maritim TNI AL, dan Ketua Induk Koperasi Nelayan Indonesia.

Selain LKN, Dewan Pimpinan Pusat HNSI juga  pada akhir November 2020 lalu mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk memilih Mayjen Mar (Purn) Dr.  H. Yussuf Solichien M M, MBA, M.Si, Ph.D  sebagai menteri KKP.

“Bapak Yussuf Solichien merupakan profesional dan Ketua Umum HNSI tiga periode. Beliau layak menjadi menteri Kelautan dan Perikanan sekarang,” kata DR. Ir. Bisman Nababan, Ketua Bidang Kerja Sama Luar Negeri, mewakili Tim dari DPP HNSI.

Untuk menyelesaikan permasalahan nelayan, kelautan dan perikanan di Indonesia, HNSI berpendapat bahwa sudah saatnya Kementerian Kelautan dan Perikanan dipimpin orang berpengalaman, profesional dan bukan berasal dari parpol, serta lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.

BACA JUGA:   Ekonomi Syariah Bisa Perkuat Struktur Neraca
Tags: Menteri KKP
Previous Post

Mulai 1 Januari, Biaya Bea Materai TC Transaksi Surat Berharga Naik

Next Post

Sambut Natal dan Tahun Baru, BTN Sediakan Uang Tunai Hingga Rp19,9 Triliun

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Email

TopBusiness - Inspire Great Business Performance | All Rights Reserved

  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR