Jakarta, TopBusiness—Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meminta agar jajarannya memastikan bahwa dana bansos (bantuan sosial) disalurkan dengan tepat sasaran. Jika diperlukan perbaikan data, pemerintah daerah harus dilibatkan.
“Libatkan daerah dalam melakukan perbaikan-perbaikan data,” kata Presiden Jokowi, seperti ditulis siaran pers Setkab RI, yang dipublikasikan kemarin.
Presiden pun menegaskan agar jangan sampai ada potongan-potongan dalam bentuk apapun. Untuk itu, ia meminta agar dana bansos dikirimkan langsung ke akun rekening penerima manfaat.
“Jadi proses digitalisasi data bansos yang diintegrasikan dengan banking system, saya kira itu yang kita inginkan,” tandasnya.
Pada APBN tahun 2021, anggaran sebesar Rp110 triliun telah disiapkan oleh pemerintah untuk melanjutkan program perlindungan sosial. Dari sejumlah anggaran tersebut, Presiden merinci, sebanyak Rp45,1 triliun disiapkan untuk program kartu sembako yang akan disalurkan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM), masing-masing Rp200.000 per bulan.
Kemudian untuk Program Keluarga Harapan (PKH), pemerintah menyiapkan Rp28,7 triliun untuk 10 juta KPM selama 4 triwulan. Selanjutnya, untuk bansos tunai pemerintah menyiapkan Rp12 triliun bagi 10 juta KPM, masing-masing Rp300 ribu selama empat bulan.
“Kemudian program kartu prakerja Rp10 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp14,4 triliun. Kemudian ditambah dengan diskon listrik selama enam bulan ini Rp3,78 triliun,” kata Presiden Jokowi.
Keterangan Foto: Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Jakarta, Calon Penerima Bansos
Pewarta Foto: Rendy MR/TopBusiness