Jakarta-Thebusinessnews. Akibat ketidak selarasan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mengenai uang muka bisa berdampak peningkatan kebutuhan valuta asing. Pasalnya, OJK memberi kelonggaran uang muka kendaraan bermotor hingga 15 persen, namum bank Indonesia hanya mengijinkan Perbankan melakukan pembiayaan melalui perusahaan pembiayaan dengan syarat uang muka minimal 20 persen.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI ) , Efrizal Sinaga mengatakan dengan ketidak selarasan tersebut memicu perusahaan pembiayaan melirik sumber pembiayaan lain. “ kalau mau pakai 15 persen dia harus pakai dana sendiri nah perusahaan pembiayaan mana yang punya dana besar, akibat mereka mencari utang baik dari dalam negeri maupun luar negeri, “ terang dia, di Jakarta, Kamis, 6 Agustus 2015.
Ia menjelaskan selama ini, perusahaan pembiayaan dalam umumnya melakukan join financing atau bekerjasama dengan perbankan. Dan porsi sumber pembiayaan dari joint financing mencapai 50 persen, namum dengan ketidak selarasan kebijakan diatas membuatn adanya peningkatan utang baik dalam negeri maupun dalam negeri. “ Memang ada kenaikan porsi utang luar negeri dan akan meningkatkan kebutuhan valuta asing dari perusahaan pembiayaan . “ujar dia.
Ia meminta, kedepan kedua otoritas tersebut harus harmonis dalam mengeluarkan kebijakan. Sebab antara perusahaan pembiayan dan perbankan terdapat kerjasama pembiayaan. Ditambah, perusahaan pembiayan selama ini menjadi lokomotif dari perbankan dan industry asuransi.(AZ).