Jakarta — Bencana ataupun cuaca buruk mengakibatkan 90.500 jiwa masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan petambak, menderita kerugian material sedikitnya Rp 100,99 miliar. Mereka berada di sepuluh kabupaten, dan tidak bisa melaut ataupun berbudi daya.
“Semenjak bencana cuaca ekstrem melanda wilayah pesisir dan laut di Tanah Air, nelayan di Pantai Utara Jawa tidak bisa melaut akibat ombak setinggi 3 meter,” ujar Sekretaris jenderal Kiara (Koalisi Rakyat untuk keadilan Perikanan) Abdul Halim, di Jakarta hari ini.
Sama dengan itu, nelayan di Bengkalis (Kepulauan Riau) dan Sumatera Utara selama sebulan terakhir juga tidak bisa melaut akibat angin kencang dan gelombang yang mencapai 1 meter hingga 2,5 meter. Kondisi serupa juga dialami oleh nelayan di Tarakan, Kalimantan Utara, selama satu pekan terakhir. Kemudian, rumah-rumah nelayan di pesisir Teluk Manado juga dihantam banjir bandang.
Ditambahkannya , bencana cuaca ekstrem yang menimpa masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan pembudi daya, terus berulang tiap tahunnya tanpa kesiapsiagaan dan upaya pencegahan bencana yang memadai. Padahal, ancaman bencana cuaca ekstrem sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Perlu berkaca pada Pasal 26 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
Untuk itu, ia menambahkan, Pemerintah Indonesia harus mendistribusikan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan bencana.
Kemudian, melibatkan nelayan dan petambak secara aktif dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya.
“Lalu, Pemerintah Indonesia perlu memberikan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, termasuk alternatif pekerjaan saat cuaca ekstrem terjadi. Perlu pula melibatkan masyarakat pesisir dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penanggulangan bencana. Mereka pun perlu mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar,” dia menambahkan. (ZIZ/DHI)