Jakarta, TopBusiness – Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur atau Bank NTT memiliki strategi khusus dalam rangka memenuhi modal inti minimumnya. Ini dilakukan dalam rangka menciptakan penetrasi pasar dan market share di tengah belum ada kepastian pandemi Covid-19 kapan segera berakhir.
Dalam sesi pendalaman materi presentasi, yang berlangsung secara online melalui aplikasi zoom meeting, di Jakarta, Jumat (04/06/2021), Direktur Utama Bank NTT, Harry Alexander Riwu Kaho, menyebut beberapa upaya untuk mencapai peningkatan modal inti minimum.
Pertama, dirinya menyatakan bahwa pihaknya telah meminta kepada pemegang saham untuk menurunkan dividen pay out ratio guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan disetujui oleh pemegang saham. Alasannya, kondisi dan dinamika pandemi Covid-19.
“Tentang dividen pay out ratio-nya, kami yang minta diturunkan, dari semula 87,5 persen. Itu tertinggi di seluruh Indonesia, sebagai kontribusi terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dalam situasi yang temporer, untuk memenuhi regulasi POJK terkait pemenuhan modal inti minimum, maka selain penyetoran modal yang sifatnya organik. Langkah-langkah inovasi yang kami lakukan adalah menurunkan dividen pay out ratio. Dan dari situ langsung dibukukan sebagai penyetoran modal,” kata Alex, dihadapan Dewan Juri TOP BUMD Awards 2021.
Dia mengungkapkan bahwa perkembangan proporsi usaha, seiring dengan berbagai dinamika terutama dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Kondisi pandemi Covid-19 ini dengan berbagai perubahan kebijakan terutama mengantisipasi adanya daya tahan, daya saing dan daya tumbuh, maka dividen pay out ratio semula dari 87,5 persen oleh para pemegang saham disetujui untuk turun menjadi 50 persen. “Ini sifatnya temporery, semata-mata untuk pemenuhan modal inti minimum sehingga dalam berbagai situasi dan mengantisipasi restructuring kredit yang sementara berjalan dan juga selaras dengan regulasi OJK,” ujar dia.
Struktur kepemilikan saham Bank NTT terbagi dalam saham seri A dan saham seri B. Saham seri B sebesar 0,05 persen dipegang perorangan, sedang saham seri A oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dengan share-nya adalah Pemkab-Se NTT (64,68 persen), Kota Kupang (6,22 persen) dan Pemprov NTT (29,05 persen), yang tetap menjadi pemegang saham pengendali.
Selanjutnya, perseroan pun melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan nilai aset-aset yang dimiliki oleh pemegang saham. Dikatakan Alex, pihaknya tidak hanya terbatas pada instrumen soal dividen saja. Tapi bagaimana mengupayakan agar aset-aset pemerintah kabupaten atau pemegang saham yang selama ini kurang produktif bagi PAD dapat menimbulkan nilai tambah.
“Kami tawarkan langkah-langkah yang sesuai ketentuan dan memiliki potensi untuk peningkatan PAD, yaitu imbreng. Contohnya, kita menempati gedung-gedung kantor yang lahan tanahnya sewa dari kabupaten/pemerintah kota. Dengan nilai sewa kecil, tapi dilakukan imbreng akan berbanding terbalik. Nilai akan meningkat, secara prosentase nilai pertumbuhan yang tinggi. Dan menguntungkan bagi daerah,” ungkap dia.
Terakhir, manajemen membuka peluang investor untuk menginjeksi modalnya di Bank NTT. Tapi, usaha tersebut bisa terbilang sangat minim untuk dilaksanakan sebab komitmen dari para pemegang saham untuk tetap mempertahankan kepemilikannya.
“Kemudian, kami juga membuka peluang untuk mencari investor strategis, mengantisipasi jika dalam jangka waktu yang ditentukan, ternyata pemenuhan modal inti sehubungan dengan upaya-upaya yang kita lakukan belum mampu memenuhi pencapaian Rp 3 triliun. Tapi ini menjadi alternatif terakhir, karena spirit semua komponen perangkat daerah mengupayakan agar kepemilikannya tetap dimiliki hanya oleh pemerintah provinsi di kabupaten/kota dan Pemkab-Se NTT,” pungkasnya.