Jakarta, TopBusiness – Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III-2021 tetap terkendali. Kendati masih mengalami pertumbuhan. Tercatat, posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III-2021 tercatat sebesar US$ 423,1 miliar atau setara dengan 5.998,28 triliun (dengan kurs hari ini Rp14.177/USD) atau mengalamui pertumbuhan 3,7% (yoy).
Hal ini berarti lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan triwulan sebelumnya sebesar 2,0% (yoy). Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan pertumbuhan ULN sektor publik dan sektor swasta.
“ULN Pemerintah tumbuh lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Posisi ULN Pemerintah pada triwulan III-2021 sebesar US$ 205,5 miliar atau tumbuh 4,1% (yoy), lebih rendah dari pertumbuhan triwulan II-2021 sebesar 4,3% (yoy),” sebut Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono dalam keterangan resmi BI yang diterima media, Senin (15/11/2021).
Perkembangan tersebut, kata dia, disebabkan oleh pembayaran neto pinjaman seiring lebih tingginya pinjaman yang jatuh tempo dibanding penarikan pinjaman. Hal ini terjadi di tengah penerbitan Global Bonds, termasuk Sustainable Development Goals (SDG) Bond sebesar 500 juta Euro, yang merupakan salah satu penerbitan SDG Bond konvensional pertama di Asia.
“Penerbitan SDG Bond ini menunjukkan upaya Indonesia dalam mendukung pembiayaan berkelanjutan dan langkah yang signifikan dalam pencapaian SDG,” terangnya.
ULN Pemerintah yang senantiasa dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk kelanjutan upaya mengakselerasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), antara lain mencakup dukungan pada sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,9% dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,3%), sektor jasa pendidikan (16,5%), sektor konstruksi (15,5%), dan sektor jasa keuangan dan asuransi (12,1%).
Dari sisi risiko refinancing, posisi ULN Pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9% dari total ULN Pemerintah.
Adapun ULN Bank Sentral mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya meski tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang. Dibandingkan triwulan II-2021, posisi ULN Bank Sentral pada triwulan III-2021 mengalami peningkatan sebesar 6,3 miliar dolar AS menjadi US$ 9,1 miliar terutama dalam bentuk alokasi Special Drawing Rights (SDR)[1].
“Pada Agustus 2021 IMF mendistribusikan tambahan alokasi Special Drawing Rights (SDR) secara proporsional kepada seluruh negara anggota, termasuk Indonesia, yang ditujukan untuk mendukung ketahanan dan stabilitas ekonomi global dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19, membangun kepercayaan pelaku ekonomi, dan memperkuat cadangan devisa global dalam jangka panjang,” jelasnya.
Alokasi SDR dari IMF ini adalah kategori khusus dan tidak dikategorikan pinjaman dari IMF karena tidak menimbulkan tambahan beban bunga utang dan kewajiban yang akan jatuh tempo ke depan.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. ULN Indonesia pada triwulan III-2021 tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 37,0%, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 37,5%.
“Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 88,2% dari total ULN,” pungkas Erwin.
FOTO: Istimewa