Jakarta, TopBusiness – Sepekan menjelang tutup tahun atau sampai dengan 24 Desember 2021, realisasi belanja negara mencapai Rp 2.587 triliun atau 92,9 persen dari pagu sebesar Rp 2.784,9 triliun. Angka itu terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.809,1 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 756,9 triliun.
“Kita masih punya beberapa hari untuk mengawal APBN sampai nanti Insyaallah pada 31 Desember kita akan menutup tahun anggaran dengan baik. Penerimaan sudah di atas target, tantangannya sekarang adalah pada sisi belanja,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Selasa (28/12/2021).
Pernyataan tersebut disampaikan Menkeu saat melakukan kunjungan kerja serta pemantauan terhadap proses kelancaran pencairan anggaran belanja APBN 2021 dalam rangka pelaksanaan APBN pada akhir tahun anggaran di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII. KPPN Jakarta VII telah melakukan pembayaran atas berbagai program strategis.
Pada 2021, APBN tetap melanjutkan fungsinya dalam kebijakan countercyclical dalam penanganan pandemi covid-19 berikut dampaknya di berbagai bidang. Dalam menangani pandemi, pemerintah merancang dan melaksanakan program PEN dalam lima klaster, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.
“Belanja negara harus tetap dijalankan dengan berkualitas, harus tepat, dan harus akuntabel, jangan sampai hanya asal belanja dan asal mengeluarkan uang. APBN adalah instrumen untuk membantu rakyat di bidang kesehatan, sosial, pembangunan infrastruktur, usaha kecil menengah, juga untuk para pekerja,” ujarnya.
Dengan peningkatan volume kerja dan pelaksanaan program-program PEN yang seringkali memerlukan kecepatan sesuai dengan perkembangan kondisi terbaru, Direktorat Jenderal Perbendaharaan tetap terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan dan kemudahan pencairan dana APBN, dengan tetap menjaga akuntabilitas dan efektivitas belanja negara.
“Instrumen ini harus kita jaga dan kita terus kelola dengan amanah dan baik, penuh integritas dan profesionalisme dalam melayani. Bagi yang sudah mendapatkan predikat WBK maupun WBBM agar dipertahankan, dan yang belum dapat agar memulainya, agar semua kantor kita memiliki komitmen, profesionalisme, dan integritas yang baik,” kata Menkeu.