Jakarta, TopBusiness – Bank Indonesia (BI) selama tahun 2021 telah mengarahkan seluruh instrumen bauran kebijakan untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Seperti, suku bunga kebijakan moneter rendah mendorong penurunan suku bunga perbankan. Serta, kebijakan makroprudensial akomodatif untuk mendorong pembiayaan kepada dunia usaha dan pemulihan ekonomi nasional, dan menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).
Demikian disampaikan oleh Gubernur BI, Perry Warjiyo seusai Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I tahun 2022, kemarin, dikutip Kamis (3/2/2022).
Menurut Perry, untuk tahun 2022 ini, bauran kebijakan BI diarahkan untuk menjaga stabilitas dengan tetap mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional.
“Dalam hal ini, kebijakan moneter akan lebih diarahkan untuk menjaga stabilitas, sekaligus untuk memitigasi dampak potensi risiko global dari normalisasi kebijakan di negara maju, khususnya Bank Sentral AS (The Fed), sementara kebijakan makroprudensial, sistem pembayaran, pendalaman pasar uang, serta ekonomi-keuangan inklusif dan hijau diarahkan tetap untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” terang Perry.
BI juga terus memperkuat kebijakan nilai tukar Rupiah untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental ekonomi dan mekanisme pasar. Selanjutnya, normalisasi kebijakan likuiditas dilakukan dengan tetap memastikan kemampuan perbankan dalam penyaluran kredit/pembiayaan kepada dunia usaha dan partisipasi dalam pembelian SBN untuk pembiayaan APBN.
Tahapan normalisasi likuiditas dilakukan dengan menaikkan GWM (Giro Wajib Minimum) Rupiah sebesar 300 bps untuk BUK (Bank Umum Konvensional), dan 150 bps untuk BUS (Bank Umum Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah).
“Adapun normalisasi melalui GWM ini akan dilakukan secara bertahap pada bulan Maret, Juni, dan September 2022. Sementara itu, suku bunga kebijakan dipertahankan rendah sampai terdapat tanda-tanda awal kenaikan inflasi,” terang dia.
Untuk itu, beberapa kebijakan makroprudensial akomodatif akan diperkuat untuk mendorong pertumbuhan kredit atau pembiayaan kepada sektor prioritas dan pembiayaan inklusif dalam rangka mengatasi scarring effect dan mendorong pemulihan pertumbuhan ekonomi dengan tetap menjaga SSK.
“Hal itu dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain, memberikan insentif bagi bank-bank yang menyalurkan kredit/pembiayaan kepada sektor prioritas dan pembiayaan inklusif dan/atau bank-bank yang memenuhi target Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM) berupa pengurangan kewajiban GWM harian sampai dengan sebesar 100 bps, mulai berlaku 1 Maret 2022,” terang Perry.
Selain itu, melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan, pertama, rasio Countercyclical Capital Buffer (CCyB) sebesar 0%, kedua, Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) pada kisaran 84-94% dengan parameter disinsentif batas bawah sebesar 84% sejak 1 Januari 2022, serta ketiga, rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial (PLM) sebesar 6% dengan fleksibilitas repo sebesar 6% dan rasio PLM Syariah sebesar 4,5% dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5%.
“Juga dilakukan langkah memperkuat kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK),” katanya.
FOTO: Istimewa