Jakarta, TopBusiness – PT BPR Bank Klaten (Perseroda) kembali terpilih menjadi finalis ajang TOP BUMD Awards 2022. Bank BUMD milik Pemerintah Kabupaten Klaten ini pada Selasa (8/3/2022) menjalani sesi presentasi dan wawancara Penjurian TOP BUMD Awards 2022 yang dilakukan secara virtual.
Tim dari BPR Bank Klaten dalam penjurian ini diwakili langsung oleh Tulus Yunianto, ST, SE (Direktur Utama) yang didampingi Dewi Ekosari, SE, MM (Direktur YMFK), Endang Mulyaningsih (PE UMUM), Opan Kristiawan (PE Bisnis), Rina Setyowati (PE Akuntansi), Mutasim (PE SKAI), dan Arif Yulaintoro (Kasubah IT).Hadir pula Komisaris Bank Klaten Sri Hadi, ST MM.
Dalam presentasinya, Tulus Yunianto banyak memaparkan soal inovasi dan terobosan-terobosan yang dilakukan manajemen sehingga kinerja BPR Bank Klaten tetap bisa bertumbuh di tengah pandemi covid-19.
Berdasarkan laporan kinerja keuangan perusahaan, aset BPR Bank Klaten pada 2021 naik menjadi Rp 405,14 miliar dibandingkan 2020 sebesar Rp 361,44 miliar. Demikian pula tabungan meningkat dari Rp 164,44 miliar (2020) menjadi Rp 181,41 miliar.
Sedangkan deposito bertambah dari Rp 153,69 miliar (2020) menjadi Rp 174,53 miliar (2021). Laba setelah pajak BPR Bank Klaten pada 2020 juga meningkat signifikan dari Rp 5,5 miliar pada 2020 menjadi Rp 6,12 miliar pada 2021.
Kinerja BPR Bank Klaten yang cukup baik di tengah pandemi ini tak lepas dari berbagai inovasi yang dilakukan pihak manajemen. Salah satunya inovasi unggulannya adalah BK WAIS atau Bank Klaten WhatsApp Integrated System.
Tulus menjelaskan, BK WAIS adalah teknologi informasi pendukung Aplikasi Core Banking yg di integrasikan ke dalam aplikasi pesan WhatsApp untuk mengirimkan informasi.
“Setiap nasabah yang sudah mendaftarkan BK WAIS ini dengan Transaksi Pengambilan Tabungan, Angsuran Kredit, Pembayaran Bunga Deposito ,dan transaksi lainnya akan mendapatkan Informasi Notifikasi WhatsApp dari Bank Klaten setiap kali ada transaksi. Ini kami lakukan agar nasabah tercipta rasa percaya aman tenang dan nyaman,” kata Tulus.
BK WAIS juga dapat meminimalisir risiko fraud, meminimalisir risiko kesalahan transaksi dan efisiensi biaya perusahaan melalui digitalisasi surat menyurat nasabah. Melalui BK WAIS nasabah mendapat ucapan selamat ulang tahun, tagihan kredit, infomasi suku bunga, dan informasi lainnya.
Inovasi di bidang informasi teknologi (IT) lainnya adalah mengembangkan dan mengoptimalkan virtual account untuk pembayaran dan transfer melalui bank umum dengan sistem host to host bekerjasama dengan Bank Mandiri dan Bank Danamon.
Selain itu, BPR Bank Klaten membuat monitoring grafik target pertumbuhan dana dan kredit, memberikan android mobile untuk petugas marketing baik dana maupun kredit, pengaplikasian absensi online, dan deteksi dini pencegahan Covid-19 melalui mobile.
Target Kinerja
Bank BUMD yang memiliki visi Sekop Tukul Emas (Sehat, Kompetitif, Profesional, Tumbuh Berkualitas, dan Bermanfaat Untuk Masyarakat) ini memiliki target kinerja berdasarkan peraturan daerah dan penugasan kepala daerah.
“Bupati Klaten sebagai pemilik mengharapkan agar PT BPR Bank Klaten dapat menjadi Perseroan Daerah yang mandiri, profitable, transparan, akuntabel dan berpartisipasi dalam peningkatan sektor ekonomi UMKM dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Klaten melalui progam CSR,” ujar Tulus.
Selain itu, BPR Bank Klaten ditargetkan menjadi BUMD perbankan yang membantu Pemda untuk memeratakan layanan di bidang perbankan kepada masyarakat khususnya usaha mikro. Tugas lainnya adalah membantu progam-progam Pemda dengan memberikan kredit subsidi bunga, Klaten Subur (Suku Bunga Ringan).
BPR Bank Klaten juga diberi tugas untuk membantu menjadikan BUMD yang sehat, mengelola keuangan desa, Bumdes, UMKM dan selalu tumbuh sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD).
Saat ini, setoran PAD dari BPR Bank Klaten adalah yang terbesar dibandingkan BUMD lain yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten. Berdasarkan data, setoran PAD BPR Bank Klaten ke Pemkab Klaten terus meningkat sejak 2015 hingga 2021. Pada 2015, setoran PAD BPR Bank Klaten sebesar Rp 1,48 miliar, kemudian naik menjadi Rp 1,83 miliar (2016), dan berturut-turut menjadi Rp 2,23 miliar (2017), Rp 2,97 miliar (2018), Rp 3,66 milair (2019), kemudian turun menjadi Rp 3,02 miliar karena dampak pandemi covid dan naik kembali jadi Rp 3,36 miliar (2021).