Jakarta, TopBusiness — PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) atau PT PII merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah Kementerian Keuangan yang bertugas untuk memberikan penjaminan atas proyek infrastruktur pemerintah yang dikembangkan dengan skema Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU).
Mengingat tugas berat yang diembannya, tidak heran bila dalam setiap kegiatan usahanya PT PII sudah menerapkan prinsip GRC (Governance, Risk Management, and Compliance). Hal itu seperti ditegaskan M. Wahid Sutopo selaku Direktur Utama PT PII dalam sesi penjurian TOP GRC Awards 2022 yang digelar majalah Top Business secara virtual, Jumat (24/6/2022) lalu.
Misalnya, dari sisi manajemen risiko, hal itu dilakukan PT PII dari tahap perencanaan atau tahap penyiapan proyek. Bahkan, dalam setiap proyek yang digarap, PT PII mewajibkan untuk memiliki risk mitigation plan.
”Secara umum, memang mekanisme dari pengelolaan risiko itu dimulai dari sisi bisnis dan operasional, bahkan lebih awal dari itu juga, karena kegiatan kami ini melalui proses perencanaan, penyiapan, dan transaksi yang cukup rigorous (teliti), dalam konteks penerapan terutama skema KPBU. Kemudian pula dari sisi manajemen risiko ini dilakukan sejak tahap perencanaan atau tahap penyiapan kegiatan, itu sudah dibangun. Termasuk juga setiap proyek itu diwajibkan punya risk mitigation plan, yang kemudian akan dimonitor secara ketat melalui joint monitoring committee,” ujar Wahid Sutopo.
Masih berkaitan dengan manajemen risiko, beberapa hal telah dilakukan PT PII antara lain identifikasi, analisis, pemantauan dan penanganan risiko korporat. Selain itu, perusahaan BUMN ini juga juga telah mengembangkan kerangka dan strategi Manajemen Risiko yang komprehensif; serta Membangun budaya Manajemen Risiko di semua tingkatan dalam PT PII, termasuk melakukan impact analysis kegiatan dari perusahaan.
“Pada intinya kami mempunyai frame work secara enterprise. Dan mungkin yang menarik untuk PII adalah kami juga terlibat pada pengelolaan risiko di level proyek kerja sama. Jadi, tidak hanya di internal kami, tapi juga dengan mitra melakukan kerja sama dengan pihak PT PII,” kata Wahid Sutopo.
Sementara kaitannya dengan tata kelola perusahaan, yang juga merupakan bagian penting dari GRC, Wahid Sutopo mengatakan bahwa PT PII didukung oleh peran maupun komitmen komisaris utama untuk memastikan terselenggaranya penerapan GCG.
“Kami juga beruntung mempunyai komisaris utama yang juga inspektur jenderal, yang sangat memiliki komitmen GCG ini. Kami sendiri, direktur utama, memastikan bahwa rencana kerja yang disiapkan itu memenuhi kaidah-kaidah dan prinsip GCG, (dengan) melakukan pemantauan atas kepatuhan, dan juga secara langsung membawahi bidang yang terkait dengan risk management, kemudian corporate secretary dan internal audit,” ujarnya.
PT PII, sebagaimana dikatakan Wahid, memiliki tim internal audit yang cukup kuat, latar belakang yang kuat, baik secara disiplin ilmu maupun juga pengalaman dalam melaksanakan kegiatan GCG dari perusahaan swasta maupun BUMN. “Kami juga didukung oleh tim dan juga oleh tata kelola dan prosedur yang baik, baik dari aspek GRC kemudian juga Whistleblowing System, Pengendalian Gratifikasi, maupun juga penerapan dari SMAP (Sistem Manajemen Anti Penyuapan),” lanjutnya.
Atas komitmennya yang tinggi dalam melaksanakan prinsip GCG, PT PII pun memetik buah manis dari upayanya tersebut. Seperti diungkap Wahid Sutopo, berdasarkan hasil review dari BPKP, PT PII berhasil meraih pencapaian yang sangat baik dari sisi GCG.
“Untuk penerapan GCG yang terakhir (score-nya) 89,060 (tahun 2021). Ini adalah hasil dari review oleh BPKP Pusat. Jadi, saya kira ini adalah satu pencapaian yang cukup baik, walaupun kami tidak pernah berhenti untuk melakukan penyempurnaan dari waktu ke waktu,” ungkapnya.
Dari aspek kepatuhan, dalam pernyataannya di hadapan dewan juri, Wahid Sutopo menegaskan terkait apa yang menjadi kelebihan dari PT PII, di mana tidak hanya mengacu pada regulasi dalam negeri. “Mengenai sistem kebijakan dan manajemen kepatuhan, mungkin yang menjadi kelebihan dari PT PII, selain apa yang sudah didesain menurut regulasi peraturan dalam negeri, kami juga memiliki operation manual yang merupakan adopsi dari apa yang disiapkan oleh Bank Dunia pada awal pendirian dari PT PII,” ungkapnya.
Untuk diketahui, sebagaimana tertuang dalam slide presentasinya, tertulis bahwasanya Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan Pengendalian Internal yang diterbitkan oleh Auditor Independen menunjukkan bahwa PT PII mematuhi, dalam semua hal yang material, pasal-pasal dalam peraturan dan tidak ada temuan berkaitan dengan pengendalian internal.
Sementara itu, menyinggung sedikit mengenai Relevansi Bisnis Perseroan dengan Presidensi G20 Indonesia, PT PII disebut sudah sejalan dengan pilar utama dari Presidensi G20.
“Dalam kaitannya dengan Presidensi G20, kami juga sejalan dengan konsep itu, yaitu dari aspek Global Health Architecture, Sustainable Energy Trantition, Digital Transformation. Karena berbagai proyek kami sejalan dengan pilar dari Presidensi G20 (tersebut),” tutupnya.
Penulis: Fauzi