Jakarta, TopBusiness – Dalam rangka menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sekaligus mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) sesuai Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022, Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perumahan terus melanjutkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).
Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, progres keuangan Ditjen Perumahan hingga 30 Agustus 2022 mencapai 57,31% atau sekitar Rp4,35 triliun dari alokasi anggaran tahun 2022. Sedangkan progres fisiknya mencapai 52,14%.
“Untuk program BSPS, saat ini progresnya sudah 90,98%. Jadi dari target 103.000 unit untuk tahun 2022, sudah terbangun 93.709 unit. Serapan anggarannya sudah 96,33% atau Rp2,014 triliun dari total anggaran Rp2,231 triliun,” kata Iwan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu (31/8/2022).
Program BSPS adalah bantuan pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumahnya beserta prasarana, sarana dan utilitas umumnya. Program BSPS dilaksanakan dengan metode Padat Karya Tunai (PKT).
“Penyerapan tenaga kerja hingga saat ini sudah 187.418 orang dari target penyerapan tenaga kerja tahun 2022 sebanyak 206.000 orang,” ujar Iwan.
Selanjutnya, untuk TA 2023 mendatang, Ditjen Perumahan merencanakan alokasi anggaran program BSPS sebesar Rp2,72 triliun dengan target 103.000 ribu unit rumah swadaya dan target jumlah tenaga kerja yang akan diserap sebanyak 206.000 orang. Alokasi tersebut termasuk dukungan PKE sebesar minimal 20% menggunakan data BKKBN.