Jakarta, TopBusiness – Sektor pertanian terlihat masih konsisten berkontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) selama kuartal II 2022.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, sektor ini berkontribusi hingga 12,98 persen terhadap pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan kedua tahun ini.
Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian meyakini, sumbangsih pertanian terhadap struktur PDB bakal terus meningkat tetapi harus diimbangi dengan perbaikan insentif maupun tata kelola di sektor tersebut.
“Apalagi sejak pandemi Covid-19, pertanian menjadi batalan ekonomi yang tumbuh positif dibandingkan dengan sektor lainnya,” ujar Eliza dalam keterangannya yang dikutip Senin (26/9/2022).
Strategi pemerintah dengan berfokus pada pengendalian inflasi pangan melalui pembentukan satuan tugas khusus hingga memberikan subsidi untuk transportasi juga bakal memacu geliat di sektor ini.
Pemerintah juga terus berupaya memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi melalui digitalisasi penebusan yang diinisiasi oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) dan Bali merupakan wilayah pilot project pertama.
Eliza mengatakan, sejalan dengan berbagai upaya tersebut minat masyarakat untuk terjun ke bisnis pertanian bakal meningkat, termasuk kalangan pemuda.
Terlebih, digitalisasi yang dibangun pemerintah dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi juga cukup menjaga ketahanan sektor pertanian.
Eliza mengingatkan, sistem digitalisasi perlu disediakan di seluruh daerah sehingga memudahkan pengembangan usaha baru oleh kalangan pemuda yang lebih mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi.
“Setiap desa perlu dibangun pusat distribusi komoditas terpadu yang berfungsi sebagai penghimpun produk yang didukung dengan sistem informasi ketersediaan lahan sewa dan tenaga kerja,” kata dia.
Menurut Eliza, skema insentif dan tata kelola yang terus diperbaiki oleh pemerintah juga menjadi katalis untuk mendorong minat kalangan pemuda untuk terjun ke bisnis pertanian.
Akan tetapi, Eliza meminta kepada pemerintah untuk menyediakan fasilitas informasi yang memadai di seluruh daerah, mulai dari ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan lahan, hingga distribusi pupuk.
“Jika setiap desa memiliki sistem ini, maka harga jual produk pertanian akan relatif stabil, karena anak muda ini kesulitan informasi,” ujarnya.