Jakarta, TopBusiness – Sebagai value creator dan juga agent of development Indonesia, Kementerian BUMN telah menunjukkan perkembangan yang pesat.
Transformasi BUMN di bawah kepemimpinan Erick Thohir selama tiga tahun terbukti membuahkan hasil. Transformasi ini tidak hanya mencakup restrukturisasi, tetapi juga perbaikan bisnis model, penggabungan BUMN, dan lain-lain. “Kementerian BUMN telah berkembang pesat dalam 3 tahun terakhir dengan menyerap 1,3 juta tenaga kerja dan berkontribusi terhadap kurang lebih USD 90 miliar terhadap pendapatan negara sejak 2019 hingga 2021,” tutur Staf Ahli Bidang Industri Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari di hadapan perwakilan negara-negara Asia-Pasifik pada sesi panel 1 The 15th Meeting of The Asia-Pacific Network on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, Jakarta, Kamis lalu (8/12).
Di tahun 2019, menurut Rabin, Kementerian BUMN telah mulai melaksanakan reformasi birokrasi terbesar di Indonesia dengan melakukan reorganisasi dan restrukturisasi menyeluruh di Kementerian BUMN. “Kami membuat Core Values AKHLAK sebagai code of conduct untuk memastikan implementasi agenda reformasi terus berlanjut. Kami juga menetapkan 5 prioritas strategi Kementerian BUMN untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang,” tambahnya.
Untuk meningkatkan rentang kendali BUMN, BUMN yang awalnya berjumlah 108 BUMN juga dikerucutkan menjadi target 41 BUMN melalui merger, transformasi, dan konsolidasi. Selain itu, untuk meningkatkan kapasitas monitoring, Kementerian BUMN juga memperkenalkan unit pengembangan strategis yang memonitor 88 proyek kunci prioritas Menteri BUMN.
Rabin turut menjelaskan bukti nyata restrukturisasi dan reformasi yang telah dilakukan BUMN dalam kasus Waskita Karya dan Jiwasraya. Ia menuturkan bahwa dari kasus ini, Kementerian BUMN menyadari bahwa manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik memegang peranan penting untuk menciptakan perusahaan yang sehat dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko Kementerian BUMN Nawal Nely yang juga menjadi pembicara dalam The 15th Meeting of The Asia-Pacific Network on Corporate Governance of State-Owned Enterprises menjelaskan lebih jauh perihal pentingnya manajemen risiko.
Nawal menerangkan bahwa Kementerian BUMN memandang pentingnya pengembangan kerangka kerja untuk mengelola risiko dari portofolio, tidak hanya risiko BUMN secara individu, agar portofolio ini dapat bertindak sebagai badan ekonomi integral. Yang mana untuk mengembangkan kerangka kerja ini, Kementerian BUMN mendapatkan bantuan dari Bank Dunia dan ADB.
“Kami mengeluarkan keputusan menteri untuk mengatur kerangka manajemen risiko untuk portofolio. Kami menekankan peran BOC dan BOD, kami mengamanatkan organ risiko minimum dari masing-masing BUMN berdasarkan kompleksitas dan ukurannya, dan kami mengembangkan taksonomi risiko untuk ditangkap di tingkat portofolio BUMN untuk tujuan konsolidasi dan tujuan pelaporan dari masing-masing BUMN ke kementerian,” ujar Nawal.
Kementerian BUMN juga telah melakukan reformasi besar dalam hal transparansi dan laporan keuangan melalui laporan keuangan terkonsolidasi yang terbuka untuk umum. “Sejak tahun 2020 kami mulai membangun sistem informasi manajemen kami untuk memungkinkan kami menangkap informasi dari masing-masing BUMN, kami mengamanatkan laporan keuangan masing-masing BUMN untuk diaudit dan memiliki minimal pendapat wajar tanpa pengecualian sebagai jaminan kualitas informasi keuangan untuk memungkinkan kami mengambil lagi angka keuangan itu dan konsolidasi di level kita, di Kementerian BUMN,” tambahnya