Jakarta, TopBusiness – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengkritisi porsi kredit lembaga keuangan formal seperti bank di Indonesia kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang masih minim. Saat ini, kredit ke sektor UMKM hanya sekitar 20 persen dari total pinjaman lembaga keuangan.
Sebab itu, Menkeu meminta seluruh pihak terutama lembaga keuangan bisa membantu UMKM lantaran pemerintah tidak bisa melakukannya sendiri.
Sri Mulyani pun membandingkan dengan lembaga keuangan di negara-negara sekitar Indonesia yang bisa memberikan pinjaman kepada UMKM hingga 50 persen dari porsi kredit mereka.
“Bahkan lembaga keuangan di Korea Selatan bisa menyalurkan kredit hingga 80 persen kepada sektor tersebut,” kata Menkeu dalam BRI Micro Finance Outlook 2023 seperti dikutip, Jumat (27/1/2023).
Berkat pembiayaan yang cukup besar dari lembaga keuangan di Negeri Gingseng itu, UMKM Korea Selatan memiliki potensi untuk bertumbuh yang sangat besar karena likuiditas dan akses modalnya cukup.
Berdasarkan analisis Bank Rakyat Indonesia (BRI), sekitar 45 juta pelaku UMKM di Tanah Air masih membutuhkan tambahan pembiayaan. Dari jumlah tersebut, 18 juta pelaku UMKM termasuk nasabah ultra mikro belum mendapatkan akses pembiayaan.
Kredit usaha rakyat (KUR) diarahkan kepada pelaku UMKM yang sampai dengan saat ini belum mendapatkan akses pembiayaan perbankan yang sebanyak 18 juta tersebut, maupun yang baru dapat mengakses pembiayaan informal.
Di sisi lain, Menkeu berharap inklusi keuangan di Indonesia yang terus meningkat bisa mendorong pembiayaan yang lebih besar kepada UMKM lantaran UMKM saat ini terus menjadi fokus pemerintah.
“Namun tidak hanya pembiayaannya saja yang didorong, tetapi kualitas dan produktivitas UMKM di Indonesia pun perlu ditingkatkan,” tegasnya.