Jakarta, TopBusiness – Bagi pelaku industri suplay chain di industru hulu migas masih belum merasakan keberpihakan pemerintah dalam memberikan dukungan penuh serta proteksi bagi keberlangsungan proses bisnis.
Sementara itu industri suplay chain dalam negeri di industri migas merupakan pejuang-pejuang devisa dalam negeri agar tidak lepas ke luar negeri.
Sinergitas pemasok dalam ekosistem suplay chain serta berbagai jasa penunjang industri hulu migas. Sinergi ini langsung dibawah Kementrian Energi Sumber Daya Manusia dan langsung mendapatkan pembinaan oleh Satuan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas ( SKK MIGAS), melalui dibentuknya Program Kapasitas Nasional (KAPNAS) dengan tujuan mengefisienkan biaya-biaya di industri hulu migas, mempercepat deliveri produk kebutuhan industri hulu migas dan meningkatkan kapasitas dan kemampuan industri dalam negeri dalam bersaing di dalam negeri, menjadi tuan rumah di negeri sendiri serta juga menjadi pemain di industri migas pasar global.
Salah satu pelaku industri dalam negeri yang sangat merasakan ketidakberpihakan pemerintah memberikan pembinaan kepada industri dalam negeri ini adalah PT Teknologi Rekayasa Katup, perusahaan ini memproduksi Valves Manufacture (TRK Valves).
TRK Valves ini merupakan salah satu perusahaan dalam negeri yang satu-satunya sangat unggul dalam produknya. Perusahaan ini merupakan perusahaan penunjang peralatan industri hulu migas dengan seluruh proses produksi hingga menghasilkan produk kebutuhan industri hulu migas dengan menggunakan dan memanfaatkan keunggulan teknologi atau pemanfaatan Ilmu Pengetahuan (IPTEK) yang sangat tinggi.
Juga pula keunggulan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjadi ujung tombak dari sukses hasil produk awal sampai jadinya produk tergantung pula dari penguasaan IPTEK SDM yang langsung keterkaitan dalam produksi.
Keunggulan SDM yang dimiliki TRK Valves, serta keunggulan produknya pun sudah tidak diragukan lagi, hampir seluruh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di industri hulu migas telah menggunakan produk TRK Valves, baik itu KKKS Asing maupun dalam negeri, dan BUMN terbesar negeri ini, seperti PT Pertamina (Persero) dan anak-anak perusahaan Pertamina telah mengunakan produk unggulan anak bangsa ini.
Pengakuan pihak internacional terhadap TRK Valves ini sudah tidak diragukan lagi. Pada April 2023 nanti perusahaan dalam negeri ini yang satu-satunya mendapatkan kesempatan di North Africa & Europe Energy & Hydrogen Exhibition and Conference (NAEPEC). Produk TRK Valves akan menjadi pembahasan di Forum NAEPEC ini menjadi “PAPER” yang dibahas di kegiatan Internasional di industri Migas dan Energi ini, di Barcelona.
Ditegaskan President Director dan CEO Teknologi Rekayasa Katup (TRK Valves), Soni, bahwa pihaknya sebagai industri dalam negeri berharap keberpihakan seluruh pemangku kepentingan agar industri dalam negeri mendapatkan perlindungan, baik itu dari sektor fiskal, pajak. “Jangan kita kena pajak sana-sani, beli bahan baku dari luar kena pajak, lantas di dalam neegri kita kena pajak lagi, jadi bagaimana industri dalam negeri bisa bersaing dengan yang lain. Kita lihat di negara lain seperti China, industri dalam negerinya mendapatkan perlindungan”, tegas Soni kepada TopBusiness.id.
Lanjut dia menyatakan. “Janganlah membangun “ego sektoral”, antar departemen, akan tetapi harus membangun sinergitas yang baik antar Bisnis to Goverment (B to G) dan juga membangun hubungan yang baik pula antara Bisinis to Bisnis (B to B). Kami berharap pembinaan industri dalam negeri yang digagas SKK Migas dengan Kapasitas Nasional (KAPNAS), dan tentunya harapan kami Kementerian Perindustrian harus pula mendukung total serta juga Kementerian Keuangan terkait fiskal dan pajak, jelas Soni.
Tahun 2022 belanja modal di industri hulu migas sebesar Rp 60 triliun, sementara itu multi player effect yang didaaptkan para UMKM di negeri ini sebesar Rp 17,3 triliun, dan kontribusi industri hulu migas kepada penyedia rantai pasok pada tahun 2022 sebesar Rp 174,3 triliun dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada tahun 2021 sebesar 62 persen. Jadi ini harus menjadi perhatian seluruh pihak, karena Presiden Joko Widodo sudah berkali-kali menyatakan harus mengunakan produk dalam negeri.