Jakarta, TopBusiness – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memasang target kemiskinan ekstrem Indonesia turun menjadi 0 persen di 2024.
Target yang cukup ambisius itu dipicu oleh momentum perekonomian saat ini yang cukup kuat dan bakal dimanfaatkan untuk terus menjaga pertumbuhan ekonomi RI di 2023 dan 2024. Terlebih, tahun depan adalah tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.
Di lain sisi, pemerintah perlu mengantisipasi kondisi global dalam bentuk ekspor yang berpotensi mengalami disrupsi imbas konflik geopolitik dan ketidakpastian harga komoditas global.
“Oleh karena itu berbagai program prioritas akan dilakukan fokus dalam pelaksanaanya. Satu penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada tahun 2024,” ujar Sri Mulyani di akun YouTube Sekretariat Presiden yang dikutip, Selasa (21/2/2023).
Artinya, kata dia, keseluruhan total angka kemiskinan akan menurun. Untuk mencapai target tersebut, kebutuhan pendanaanya juga akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan. “Jadi kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0 persen, kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5-7,5 persen,” kata dia.
Selain itu, bendahara negara juga menuturkan, pemerintah akan meningkatkan alokasi dalam rangka penurunan stunting. Hal itu, kata Sri Mulyani, sesuai arahan Presiden Jokowi kepada kepala daerah untuk penurunan stunting menuju 3 persen.
Sri Mulyani menilai, hal itu tentu akan menimbulkan implikasi dari anggaran yang terus disediakan tahun ini dan tahun depan. “Stunting diharapkan turun 3,8 persen ini perlu upaya effort tambahan keras dan alokasi anggaran tambahan untuk tahun ini dan tahun depan,” ucap dia.
Dalam Ratas tersebut, Sri Mulyani juga membahas mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal untuk penyusunan anggaran pendapatan belanja negara (APBN 2024). Dia menjelaskan dalam siklus APBN, pemerintah akan memulai pembahasan sangat awal yaitu di mana arah kebijakan makro ekonomi dan kebijakan fiskal untuk tahun 2024.
“Pembahasan itu akan semakin dimatangkan dalam proses penyusunan APBN, bahkan akan dipresentasikan dan dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI),” ujar Sri Mulyani.