Jakarta, TopBusiness – Presiden Joko Widodo menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 ini ditargetkan mencapai 5,3 persen dan terus meningkat di 2024 pada kisaran 5,1-5,7 persen. Kepala Negara juga menyampaikan, di 2023 dan 2024 merupakan tahun krusial karena menjadi tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2020-2024.
Berbagai program transformasi ekonomi harus tetap dijalankan, terutama untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Keberhasilan transformasi ekonomi akan sangat menentukan kemampuan Indonesia untuk berhasil keluar dari middle income trap pada 2030 sampai 2040.
“Pemerintah sedang fokus melakukan peningkatan produktivitas, utamanya menuju Indonesia Emas 2045. Ini bukan barang mudah, angka-angka sudah ada tapi tantangan tidak gampang. Situasi ekonomi dunia tidak mendukung,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi), dikutip dari keterangan tertulisnya, Kamis (15/6/2023).
“Setiap rupiah yang kita belanjakan, dari APBN, APBD, ataupun BUMN, semuanya harus produktif, karena mencari uangnya, baik melalui pajak, royalti, maupun dividen, sekarang ini tidak mudah,” kata Jokowi, ketika membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ia juga menekankan pentingnya peran pengawasan, dalam hal ini seperti yang menjadi tugas pokok dari BPKP sebagai pengawas internal pemerintah. Orientasi untuk pengawasan harus melihat kepada hasilnya, bukan hanya memerhatikan prosedurnya saja, agar menciptakan produktivitas dalam penggunaan anggaran kementerian/lembaga ataupun BUMN.
“Itu kenapa saya sering cek ke lapangan, saya ingin pastikan apa yang kita programkan sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu. Itu kita turun ke bawah masih ada yang bablas, apalagi tidak. Sekali lagi penguatan dan pengawasan internal jangan jadi aksesoris, jangan ada data-data yang ditutupi,” tegasnya. “Kalau memang salah harus ditunjukkan cara perbaikannya seperti apa,” tambahnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah saat ini sedang melaksanakan berbagai program transformasi ekonomi yang sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 yakni ‘Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan’.
Hal itu dilakukan melalui peningkatan kualitas SDM, revitalisasi industri, ekonomi hijau, reformasi birokrasi, dan mendorong peningkatan infrastruktur, baik fisik maupun digital untuk meningkatkan konektivitas.
Bonus demografi, yang akan memasuki masa puncaknya pada periode 2020 sampai 2030, juga harus dimanfaatkan agar Indonesia bisa menjadi negara berpendapatan tinggi. Untuk mewujudkan strategi transformasi ekonomi juga dilakukan perbaikan aspek governansi sektor publik dan korporasi.
Melalui Keputusan Menko Perekonomian Nomor 44 Tahun 2021 telah diberikan mandat kepada Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) untuk membuat sejumlah pedoman governance sektor publik dan korporasi yang diharapkan dapat melengkapi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
“Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) juga harus terus mendorong peningkatan perekonomian inklusif, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban, terutama untuk memastikan pelaksanaan APBN/APBD berjalan secara efektif, efisien, dan menghilangkan praktik-praktik KKN,” tutur Airlangga.