Jakarta, TopBusiness—Akselerasi penerapan infrastruktur digital publik di Indonesia didukung oleh kuatnya potensi digitalisasi Indonesia. Antara lain pengguna internet yang telah mencapai 74%, pedagang yang telah mengadaptasi metode pembayaran digital yang mencapai 98%. Serta berkembangnya fintech dan e-commerce yang menyediakan ragam solusi pembayaran. Hal itu dikatakan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, akhir pekan kemarin secara tertulis ke wartawan.
Dalam symposium DPI for Advancing Financial Inclusion and Productivity Gains towards attaining Sustainable Development Goals sebagai acara pendukung pertemuan ketiga GPFI (Global Partnership for Financial Inclusion), yakni kelompok kerja G20 berfokus pada inklusi keuangan global, dalam Presidensi G20 India 2023, di Bali, Filianingsih menjelaskan hal lain.
Yakni bahwa di Indonesia, sistem pembayaran menjadi elemen kritikal dalam penyediaan IDP. Pembayaran digital menjadi praktik IDP yang didukung penuh oleh Bank Indonesia (BI), setidaknya dalam tiga area. Pertama dalam digitalisasi program bantuan sosial.
Kedua, elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah daerah.
Dan ketiga, di area transportasi melalui mekanisme omnichannel pembayaran digital yang salah satunya diimplementasikan di proyek nasional integrasi transportasi Jabodetabek.