Jakarta, TopBusiness – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis hingga akhir 2023, penerimaan pajak bakal mencapai Rp 1.818,2 triliun, melampaui target yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp 1.718 triliun.
Meski melampaui target, pertumbuhan penerimaan pajak diperkirakan hanya berkisar 5,9 persen. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun lalu yang mencapai 34,3 persen.
“Jadi ini di satu sisi kombinasi antara kewaspadaan bahwa trennya mulai berbalik. Namun kita masih mempertahankan penerimaan, sehingga kita bisa mencapai di atas target sebesar 105,8 persen,” tutur Sri Mulyani seperti dikutip, Rabu (12/7/2023).
Untuk kepabeanan dan cukai terkontraksi 18,8 persen di semester I, bendahara negara tersebut memperkirakan semester II akan mengalami hal yang relatif lebih baik. Terutama untuk beberapa penerimaan sumber daya alam.
Namun, Sri Mulyani berujar, tarif bea keluar dari produk mineral dengan adanya proses hilirisasi juga memberikan kontribusi terhadap penerimaan bea keluar Indonesia. Sehingga pada akhir tahun ini, kepabeanan dan cukai kita perkirakan akan mengumpulkan Rp 300,1 triliun. Artinya 99 persen dari target tahun ini.
“Ini masih cukup baik karena bea dan cukai selama pandemi 3 tahun berturut-turut tidak pernah mengalami kontraksi penerimaan. Jadi dia terkontraksi karena adanya normalisasi harga dari komoditas,” ucap Sri Mulyani.
Di sisi lain penerimaan negara bukan pajak (PNBP), Sri Mulyani melihat levelnya cukup baik yaitu Rp 515,8 triliun atau perkirakan di atas target sebesar Rp 116,9 persen dari target APBN 2023. Namun, PNBP mengalami kontraksi 13,4 persen dibandingkan tahun lalu yang cukup tinggi yaitu Rp 595,6 triliun.
Menurut dia PNBP tersebut terlihat konsisten pada level pemerintah yang masih optimis, tapi harus tetap waspada. Sehingga, untuk penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai, serta PNBP levelnya masih cukup tinggi. “Namun tren pelemahan growth harus kita waspadai. Terutama saat kita nanti menyusun UU APBN 2024,” kata Menkeu Sri Mulyani.