Jakarta, TopBusiness – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengingatkan bahwa UMKM memiliki posisi dan peran yang sangat strategis bagi perekonomian Indonesia lantaran sebanyak 97 persen lapangan pekerjaan nasional mampu diserap UMKM dan berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,5 persen.
Sayangnya, dalam hal akses pembiayaan, sampai saat ini baru 21 persen UMKM yang mampu memperoleh kredit perbankan.
“Persyaratan agunan menjadi kendala terbesar bagi UMKM untuk mengakses pembiayaan perbankan. Padahal agar UMKM naik kelas kita harus memberikan kemudahan akses pembiayaan untuk memperkuat modal kerja maupun modal investasi untuk bisa memperbesar kapasitas usahanya,” ujar Teten dalam keterangan tertulisnya, Senin (17/7/2023).
Untuk itu, Teten meminta industri perbankan meniru industri teknologi finansial (fintech) untuk mempermudah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) mengakses kredit atau pinjaman.
“Hal ini agar pembiayaan perbankan semakin mudah diakses pelaku UMKM dan dapat memenuhi porsi pembiayaan 30 persen dari total kredit perbankan,” tuturnya.
Menurut Teten, bank negara atau bank swasta harus pro aktif memberikan kemudahan pembiayaan. Ia menilai model lama penggunaan agunan atau kolateral untuk kredit UMKM sudah waktunya dikoreksi oleh perbankan.
“Di banyak negara sudah mulai, bahkan sudah lama menerapkan credit scoring dalam pemberian kredit kepada para pelaku UMKM. jika hal itu bisa dilakukan, 30 persen target porsi kredit perbankan untuk UMKM seperti yang disampaikan bapak Presiden Joko Widodo tidak akan sulit untuk dipenuhi,” imbuhnya.
Menurut Teten, hal ini juga sudah dilakukan industri fintech yang sudah sangat membantu para UMKM yang tidak memiliki aset dan kolateral untuk bisa mengakses pembiayaan lebih mudah karena mereka telah menerapkan teknologi dalam penyaluran pembiayaannya.
“Saat ini pembiayaan hingga Rp 2 miliar sudah bisa dilakukan pelaku fintech tanpa menerapkan agunan. Saat ini pun mereka sudah mengajukan usulan sampai Rp10 miliar khususnya para pelaku UMKM yang terhubung dalam e-katalog barang dan jasa pemerintah. Semestinya langkah-langkah ini juga dilakukan oleh perbankan kita,” jelas Teten.
Guna mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun telah mengeluarkan kebijakan dan peraturan yang mendorong peningkatan pembiayaan bagi UMKM.
Kebijakan itu di antaranya perhitungan ATMR untuk risiko kredit dengan menggunakan pendekatan standar bagi bank umum; perpanjangan relaksasi restrukturisasi kredit/pembiayaan; mendorong transparansi dan publikasi suku bunga dasar kredit; penawaran efek melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi; dan skema pembiayaan klaster (KUR) sektor pertanian.
Adapun porsi penyaluran kredit perbankan untuk UMKM saat ini baru 21,07 persen atau Rp 1,385 triliun dari total penyaluran kredit perbankan sebesar Rp 6,445 triliun di kuartal I 2023.