Jakarta, TopBusiness – Sebagai bentuk komitmen dalam mendukung program pemberdayaan, PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) melalui program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL) melaksanakan Program Infrastruktur Masuk Desa pada dua kabupaten di wilayah Sumatra Utara.
Kedua jalan tersebut diantaranya Jalan Jasa Lingkungan Pariwisata sepanjang 665m di Desa Ronggung Ni Huta, Samosir, dan Jalan Usaha Tani sepanjang 720m di Desa Tara Bintang, Humbang Hasundutan. Implementasi program TJSL ini masuk dalam rangkaian 82 Program Pemberdayaan Masyarakat Perhutanan Sosial Lintas Kementerian dan BUMN tahap 1 di Sumatera Utara. Integrasi ini merupakan bentuk implementasi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2023 yang diresmikan Bapak Presiden tanggal 30 Mei 2023.
Partisipasi Hutama Karya dalam program ini merupakan langkah untuk mendukung dan mensukseskan salah satu Program Strategis Nasional milik Pemerintah yang dilaksanakan di Sumatra Utara.
Seremoni dimulainya program dilakukan serentak pada hari Selasa (1/8) dalam acara Festival Perhutanan Sosial dengan tema “Merdeka Berdaya, Sambut HUT 78 Republik Indonesia” di lapangan Simanganrungsan, Kab. Humbang Hasundutan, Sumatra Utara yang secara langsung diserahkan oleh Kepala Staf Kepresidenan RI, Moeldoko kepada seluruh mitra program.
Turut hadir dalam kegiatan ini Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan
Tata Lingkungan Kemenko Marves, Deputi II Bidang Pembangunan Manusia KSP, Sales Branch Manager Sumatera Utara Pertamina, General Manager Unit Induk Distribusi Sumatera Utara PLN, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, serta jajaran Pimpinan Daerah Provinsi Sumatera Utara.
Acara ini juga bertepatan Peluncuran Peraturan Presiden No.28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu
Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial.
Dalam sambutannya, Kepala Staf Kepresidenan mengucapkan apresiasi yang tinggi bagi kehadiran dan keterlibatan aktif para Kementerian/Lembaga dan BUMN dalam memberikan kontribusinya untuk melakukan pemberdayaan bagi masyarakat perhutanan nasional.
“Kantor Staf Presiden menjalankan dan mewujudkan arahan Presiden, harapannya dengan ini sinergi pusat dan daerah dalam implementasi program bisa cepat terlaksana,” jelas Moeldoko.
EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo menyampaikan bahwa Hutama Karya telah menyiapkan dana senilai Rp 1,5 miliar untuk pembangunan kedua jalan ini. “Pembangunan jalan kami bagi menjadi dua tahap. Untuk tahap pertama yakni di Desa Tara Bintang akan kami garap hingga akhir tahun 2023. Selanjutnya dilanjutkan dengan tahap 2 yakni jalan di desa
Ronggur Ni Huta dengan target rampung tahun 2024,” ujar Tjahjo.
Lebih lanjut Tjahjo menyampaikan bahwa dalam proses pembangunan kedua akses jalan desa ini, Hutama Karya berkomitmen untuk membangun dengan kualitas yang baik sehingga akan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat sekitar.
“Hadirnya kedua jalan akses ini diharapkan dapat meningkatkan minat pariwisata di Pulau Samosir serta produktivitas hasil tani di Kabupaten Humbang Hasundutan. Kolaborasi BUMN ini nantinya dapat menunjang akses penggerak perekonomian dan sosial masyarakat dalam berkegiatan sehari-hari,” tutup Tjahjo.
Di sisi lain, Dosmar Banjarnahor selaku Bupati Kabupaten Humbang Hasundutan sebagai perwakilan penerima manfaat salah satu program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Hutama Karya, menyampaikan apresiasi atas program yang memiliki ragam manfaat ini. “Hadirnya jalan ini memang dibutuhkan dan kami harapkan dapat mendorong roda perekonomian
wilayah kami,” ujar Bupati Humbang Hasundutan.
Sebagai informasi, selama tahun 2023, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan oleh TJSL Hutama Karya di wilayah Sumatra. Diantaranya Dukungan Pendidikan bagi Putra/I TNI-Polri di Kota Padang Provinsi Sumatra Barat, Pembangunan Sarana Air Bersih di Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatra Barat, Pembangunan Fasilitas Pendidikan Panti Asuhan Yayasan Tunas Bangsa di Kota Solok Provinsi Sumatra Barat, Pembangunan Fasilitas Jembatan Gantung di Lampung dan berbagai program TJSL lainnya yang secara berkelanjutan. Seluruh bantuan dan dukungan program kegiatan tersebut telah sesuai dengan ISO:26000 serta Sustainable Development Goals (SGDs) Pilar Pembangunan Ekonomi No.09 tentang Industri, Inovasi dan Infrastruktur.