Jakarta, TopBusiness—UMKM atau Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, dengan kontribusi terhadap PDB mencapai 60,5%, penyerapan tenaga kerja 97%, dan ekspor 16,3%.
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, kontribusi UMKM terhadap PDB pada tahun 2023 mencapai Rp1.518,2 triliun, meningkat 10,6% dari tahun sebelumnya. Penyerapan tenaga kerja oleh UMKM juga meningkat menjadi 120,8 juta orang, meningkat 0,8% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, ekspor UMKM mencapai Rp290,5 triliun, meningkat 32,9% dari tahun sebelumnya.
“Sayangnya, meski angka pertumbuhan UMKM di Indonesia berada di atas rata-rata pertumbuhan UMKM di negara-negara lain di Asean sebesar 9,0%, tetapi masih dibawah negara Vietnam 12,5%, Thailand 11,1% dan Malaysia 10,7%,” kata Ketua Umum Kopitu, Yoyok Pitoyo, dalam keterangan resmi yang diterima hari ini oleh Majalah TopBusiness.
Yoyok Pitoyo memberi catatan pengalamannya mengapa UMKM di beberapa negara bisa berkembang. Di Korea Selatan, UMKM cenderung unggul dalam inovasi dan teknologi. UMKM di Korea Selatan pun ada dukungan pemerintah. Di sini, Pemerintah Korea Selatan menyediakan berbagai insentif dan program dukungan bagi UMKN. “Dan UMKM Korea Selatan memiliki fokus yang kuat pada ekspansi pasar internasional.”
Kelemahan dan Tantangan
Yoyok Pitoyo menggaribawahi beberapa kelemahan dan tantangan UMKM di Indonesia saat ini. Pertama, Akses Pembiayaan; salah satu tantangan utama UMKM Indonesia adalah akses terhadap pembiayaan yang memadai untuk pertumbuhan dan pengembangan bisnis.
Kedua, Keterbatasan Teknologi; beberapa UMKM Indonesia menghadapi keterbatasan dalam adopsi teknologi modern untuk meningkatkan efisiensi operasional dan daya saing.
Ketiga, Kemampuan dalam Pasar Global. UMKM Indonesia membutuhkan lebih banyak dukungan untuk meningkatkan daya saing mereka di pasar global, seperti peningkatan dalam kualitas produk dan pemasaran internasional. Dan Keempat, sinergi antar lembaga; masing-masing Kementerian dan lembaga seperti berjalan sendiri-sendiri, terlihat dalam belum adanya kesatuan data UMKM Indonesia
Dijelaskan oleh Yoyok, semua tantangan dan kelemahan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia bermuara pada kurangnya tata kelola UMKM selama ini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola UMKM di Indonesia agar UMKM dapat go global dan bersaing.
Berdasarkan tantangan-tantangan yang masih dihadapi oleh UMKM di Indonesia, berikut adalah beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Yoyok Pitoyo.
Pertama, Peningkatan Akses Pembiayaan. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih luas kepada UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. Pemerintah dapat bekerj sama dengan lembaga keuangan dan lembaga keuangan non-bank untuk memberikan pembiayaan yang lebih terjangkau dan mudah bagi UMKM perluas dan permudah model pembiayaan KUR yang selama ini sudah berjalan.
Lembaga keuangan perlu mengembangkan produk dan layanan pembiayaan yang lebih tepat sasaran bagi UMKM. Lembaga keuangan juga perlu melakukan penyesuaian terhadap persyaratan dan prosedur pembiayaan agar lebih memudahkan UMKM untuk mendapatkan pembiayaan. UMKM perlu meningkatkan kualitas usahanya agar lebih layak mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan. UMKM juga perlu mempersiapkan agunan yang cukup untuk dijadikan sebagai jaminan pinjaman.
Kedua, Tantangan Kapasitas SDM. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam meningkatkan kapasitas SDM UMKM. Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM. Lembaga pendidikan dan pelatihan perlu mengembangkan program pelatihan yang lebih tepat sasaran bagi UMKM. Lembaga pendidikan dan pelatihan juga perlu melakukan penyesuaian terhadap kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan UMKM.
UMKM perlu menyadari pentingnya meningkatkan kapasitas SDM. UMKM dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk meningkatkan kapasitas SDM-nya.
Ketiga, Solusi untuk Mengatasi Tantangan Akses Pasar. Pemerintah perlu memberikan dukungan dalam meningkatkan akses pasar UMKM. Pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat, asosiasi, dan pelaku usaha untuk memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM. Lembaga swadaya masyarakat dapat memberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM dalam hal pemasaran, distribusi, dan lain-lain.
Asosiasi dapat membantu UMKM untuk berkolaborasi dan saling mendukung dalam mengakses pasar. Pelaku usaha dapat memberikan kesempatan kepada UMKM untuk bermitra atau menjadi pemasok. UMKM perlu menyadari pentingnya meningkatkan akses pasar. UMKM dapat memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia untuk mengakses pasar yang lebih luas.
Keempat, Mengatasi Keterbatasan Teknologi. Keterbatasan teknologi UMKM merupakan salah satu tantangan yang dihadapi oleh UMKM di Indonesia.
Kelima, Optimalisasi kebijakan pemerintah. Pemerintah perlu mengoptimalkan berbagai kebijakan yang telah ada untuk mendukung UMKM. Pemerintah juga perlu mengembangkan kebijakan baru yang lebih tepat sasaran untuk mendukung UMKM.
“Pemerintah dapat mengawal setiap detail kebijakan yang dibuat dengan melakukan berbagai upaya,” kata Yoyok.