Jakarta, TopBusiness – Guna memperkuat cadangan pangan pemerintah (CPP) tahun 2024 ini, Perum Bulog dan ID Food bisa mengakses pinjaman murah hingga Rp 28,7 triliun. Kedua operator pangan itu akan mendapatkan subsidi bunga 3-4,5 persen dari pemerintah apabila memanfaatkan fasilitas pendanaan tersebut.
Dengan skema subsidi bunga pinjaman, stok CPP yang diamanatkan pada Perpres 125 Tahun 2022 lebih kuat dan secured dalam menghadapi tantangan pangan 2024.
Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi mengatakan, penguatan CPP 2024 segera dilaksanakan pemerintah bersama BUMN pangan. Dalam rangka penguatan CPP 2024, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan total plafon pinjaman yang dapat diberikan subsidi bunga hingga mencapai Rp 28,7 triliun.
“2024 adalah tahun optimistis, kita sambut dengan optimistis. Untuk ketersediaan pangan tahun ini, kita yakin dapat semakin baik karena Kemenkeu telah menetapkan plafon pinjaman yang dapat diberikan subsidi bunga, berupa pinjaman mencapai Rp 28,7 triliun dalam rangka CPP dan dari itu diberi subsidi bunga,” ujar Arief dalam keterangannya, Senin (8/1/2024).
Penetapan plafon pinjaman murah itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar BUMN pangan dapat berperan sebagai stand-by buyer dan off-taker produksi nasional. Karenanya, Bulog dan ID Food diberi subsidi bunga dan penjaminan pinjaman dalam penguatan CPP tahun ini. Kemenkeu melalui warkatnya telah mengatur besaran subsidi bunga dalam rangka penyelenggaraan CPP bagi Bulog dan ID Food sebagai BUMN pangan yang ditugasi Bapanas memperkuat stok CPP.
Besaran subsidi bunga pinjaman yang ditetapkan 3-4,5 persen melalui dua skema, yakni dengan penjaminan dari pemerintah dan tanpa penjaminan. BUMN pangan bisa menjalin kerja sama dengan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara), Asbanda (Asosiasi Bank Pembangunan Daerah), dan atau bank swasta. Nantinya, subsidi bunga pinjaman tersebut diterapkan baik melalui skema penjaminan dari pemerintah atau tanpa penjaminan.
Dengan kebijakan pembiayaan seperti itu kepada BUMN pangan, pemerintah ingin para petani bisa tenang dan fokus meningkatkan produksi dalam negeri, karena nanti hasilnya diserap dengan harga yang baik. CPP yang kuat diperlukan dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Pada keterangan yang dikutip Minggu (07/01/2024), Arief mengatakan, dalam pengadaan CPP 2024, Bapanas menekankan bahwa nomor satu harus mengutamakan produksi dari dalam negeri, sehingga hasil panen para petani dapat terserap dengan baik. “Kami mendukung sepenuhnya kementerian teknis memacu produksi pangan agar target pengadaan CPP tahun ini dapat kita penuhi,” kata Arief. Penentuan jumlah CPP 2024 telah melalui berbagai diskusi dan pembahasan komprehensif dengan kementerian/lembaga terkait.
Bapanas menugasi Bulog dengan menekankan agar terus mengutamakan pengadaan dalam negeri untuk CPP. Bila pengadaan lokal tidak mencukupi, pengadaan CPP dari luar negeri bisa dilakukan tapi harus tetap menjaga kepentingan produsen-konsumen domestik.
Penugasan penyelenggaraan CPP kepada ID Food dilakukan Kepala Bapanas melalui Menteri BUMN. Terkait penyaluran stok CPP bisa dilakukan BUMN pangan melalui operasi pasar umum/khusus dan bantuan pangan pada sasaran tertentu yang menggunakan APBN. Penjualan juga bisa melalui mekanisme komersial pada pasar umum dengan mengacu harga acuan, harga eceran tertinggi, atau di bawah rata-rata harga pasar.
Khusus CPP beras (cadangan beras pemerintah/CBP), selain berharap dari optimalisasi penyerapan domestik pada semester I-2024, pemerintah juga masih akan melanjutkan importasi guna menjaga keseimbangan stok CBP. Kebijakan itu merupakan keputusan pemerintah dalam mengantisipasi defisit neraca bulanan.
Saat yang sama, bantuan pangan beras (BPB) terus digulirkan bagi masyarakat berpendapatan rendah demi menjaga daya beli dan menekan inflasi. “Kita tidak bisa menunggu stok habis sehingga perlu antisipasi agar stabilitas tetap terjaga. Kita perlu siapkan beberapa bulan ke depan. Apalagi dampak El Nino ke penurunan produksi baru terasa 2-3 bulan berikutnya. Kita juga terus gulirkan BPB sebagai bantalan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk mengendalikan inflasi,” tutur Arief.
Berdasarkan Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik (KSA BPS), produksi beras bulanan Januari 2024 sebesar 0,9 juta ton dan Februari 2024 sebesar 1,3 juta ton, di bawah rata-rata konsumsi bulanan 2,5 juta ton. Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan, pihaknya berkomitmen menyerap produksi dalam negeri tahun ini. Bulog juga berfokus pada penyiapan stok untuk BPB 2024 sampai Juni.
“Pak menteri pertanian mengatakan mulai akhir Maret dan April itu sudah mulai panen. Jadi, Bulog akan menyerap dari dalam negeri. Kami di Bulog sudah diperintahkan untuk menyiapkan penyaluran BPB dalam enam bulan. Apa pun nanti keputusan Bapak Presiden, barangnya sudah ada, stoknya (CBP) ada, dan (kita) bisa lakukan itu (penyaluran BPB),” kata Bayu.