Jakarta, TopBusiness – Kementerian Keuangan melaporkan, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih terjaga dalam posisi surplus. Hingga 15 Maret 2024, APBN mengalami surplus sebesar Rp 22,8 triliun atau 0,1 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Surplus itu terjadi karena realisasi pendapatan negara lebih besar dibandingkan belanja negara,” ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Maret 2024 di Kantor Kementerian Keuangan, Senin (25/3/2024).
Adapun pendapatan negara per 15 Maret 2024 sebesar Rp 493,2 triliun atau 17,6 persen dari target Pemerintah.
Sementara, realisasi belanja negara hingga 15 Maret 2024 sudah mencapai Rp 470,3 triliun. Realisasi ini mencapai 14,1% dari target, juga mengalami pertumbuhan 18,1% dari periode sama tahun lalu. “Realisasi belanja negara mayoritas oleh belanja pemerintah pusat,” tutur Sri Mulyani.
Realisasi belanja negara terdiri atas dua komponen, di antaranya belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
Untuk belanja pemerintah pusat realisasinya mencapai Rp 328,9 triliun atau mencapai 13,3% dari pagu. Realisasi ini juga tumbuh 17% dari periode sama tahun lalu.
Belanja pemerintah pusat ini terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang realisasinya mencapai Rp 165,4 triliun atau 15,2% dari target. Penyaluran belanja ini di antaranya digunakan untuk penyaluran bansos dan pelaksanaan pemilu.
Kemudian belanja non K/L realisasinya mencapai Rp 163,4 triliun, atau 11,9% dari pagu. Realisasi ini di antaranya dipengaruhi oleh realisasi subsidi energi dan pembayaran manfaat pensiunan.
Terakhir, untuk realisasi transfer ke daerah (TKD) mencapai Rp 141,4 triliun atau tumbuh 20,5% dari periode sama tahun lalu.