Jakarta, TopBusiness – PT Medco Ratch Power Riau atau MRPR menetapkan kebijakan dan strategi tanggung-jawab sosial perusahaan atau CSR dengan meminilisasi potensi akan munculnya dampak terhadap aktivitas operasi.
Dijelaskan Manager ESMS-ER Mahastuti Tjokronegoro, penetapan program CSR berhubungan dengan aktivitas operasi perusahaan terhadap masyarakat sekitar. “Jadi sebagaimana yang terlihat, memang pipa gas kami cukup panjang, 38,5 KM. Kebetulan kalau dari kami, Medco Ratch Power Riau, ini menganut, sebelum memberikan dampak maka kita meminimalis apa yang menjadi potensi dampak,” ujar dia saat sesi pendalaman materi presentasi berjudul ‘CSR yang Inovatif untuk Pertumbuhan Bisnis Berkelanjutan’, melalui aplikasi rapat zoom, di Jakarta, hari ini.
Sebagaimana diketahui, MRPR mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas uap dengan kapasitas produksi sebesar 275 MW terletak di Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru. Sebagai bahan bakar, perusahaan menggunakan gas alam yang disuplai melalui jalur perpipaan gas yang membentang sepanjang 38,5 kilometer.
Di hadapan Dewan Juri TOP CSR Awards 2024, Mahastuti berpendapat, dengan keberadaan pipa maka pihaknya berupaya untuk mengurangi potensi dampak ke warga dan meminimalis jumlah pembebasan lahan yang sekaligus mengurangi jumlah warga yang terdampak langsung.
Jalur pipa melintasi jalur-jalur yang ada, seperti fiber optic, jalan provinsi, dan jalan-jalan milik pengusahaan kelapa sawit. Sehingga perusahaan tidak mengubah pola yang sudah ada. “Jadi, pada saat kita pertama kali melakukan survei lahan, sekaligus kita meminimalis dampak dan melakukan identifikasi warga-warga yang secara langsung tinggal di sana,” ucap dia.
Dalam konteks untuk melaksanakan pemetaan sosial agar program CSR tepat sasaran dan tepat guna, perusahaan membagi dalam dua tahapan yakni survei dan sensus.
Menurut Mahastuti, perusahaan melakukan dua tahapan dalam pemetaan sosial. Yang pertama adalah survei sosial. Itu dilakukan untuk melihat pola keseluruhan warga dan mengidentifikasi daerah-daerah mana saja yang memang ada potensi warga terdampak langsung, baik itu tempat tinggal ataupun mata pencaharian. Tahap kedua, lanjutnya, adalah melakukan sensus. Jadi, melakukan sensus untuk benar-benar mengkonfirmasi siapa-siapa saja yang memang tinggal di jalur pipa gas dan terdampak langsung.
Setelahnya, perusahaan melakukan kompensasi. “Setelah kita melakukan dua (tahapan) itu, kita melakukan kompensasi yang tentunya sesuai dengan peraturan pemerintahan dengan melibatkan KJPP (kantor jasa penilai publik) dan perangkat kelurahan setempat untuk melakukan kompensasi secara nilai,” kata Mahastuti.
Perusahaan memberikan kompensasi terhadap lahan yang harus dibebaskan, dengan penetapan berapa besaran biaya dan ada negosiasi dengan warga setempat.
Diungkapkan, diharapkan ada negosiasi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak baik perusahaan yang membebaskan ataupun warga yang menerima pembebasan lahan.
Setelah itu, menurut Mahastuti, ada program yang sifatnya untuk menambahkan kembali peningkatan pendapatan di luar dari kompensasi yang telah diberikan. “Setelah kita identifikasi warga yang terdampak langsung untuk menjadi target dari CSR, kita juga mengidentifikasi kelompok-kelompok mana yang kita sebut rentan,” ujar dia.
Kelompok rentan terdiri dari beberapa kelompok. Pertama, kepala keluarga lansia yang tidak mempunyai pendapatan atau rendah pendapatan. Kedua adalah janda. Ketiga adalah untuk keluarga yang memang anggota keluarganya banyak dan tidak berpenghasilan.
Dari pemetaan sosial dapat dilihat profil sosial sehingga dapat dirumuskan program-program CSR dan targetnya. “Memang dari profil sosial kita memahami bahwa sebagian besar di antaranya adalah buruh kelapa sawit dan sebagian besar perempuan. Ini tidak mempunyai pekerjaan atau cenderung memang ibu rumah tangga. Maka, dari itu kita mengidentifikasi atau merumuskan program-program CSR,” tutupnya.