Jakarta, TopBusiness—Kalau Pemerintah ingin meningkatan kesejahteraan rakyat melalui ormas keagamaan, caranya bukan dengan memberikan WIUPK (wilayah izin usaha pertambangan khusus). Namun, Pemerintah bisa memberikan PI (profitability index) kepada ormas keagamaan, seperti yang dilakukan perusahaan pertambangan kepada Pemerintah Daerah.
Hal itu dikatakan oleh pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, dalam keterangan tertulis yang diterima hari ini oleh Majalah TopBusiness.
Pemberian PI lebih sesuai dengan kapasitas dan karakteristik ormas keagamaan, serta tidak berisiko. “Pemerintah sebaiknya membatalkan, paling tidak merevisi PP Nomor 25/2024. Karena lebih besar mudarat ketimbang manfaatnya,” kata dia.
Fahmi pun mengatakan bahwa Kebijakan pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan sungguh sangat tidak tepat. Alasannya, ormas keagamaan tidak memiliki kapabilitas dan kemampuan dana untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan.
Dalam kondisi tersebut, dengan berbagai cara diperkirakan ormas keagamaan hanya akan berperan sebagai perantara, dengan mengalihkan WIUPK kepada perusahan tambang swasta.
Selain itu, usaha pertambangan di Indonesia masih berada pada wilayah abu-abu yang penuh dengan tidak pidana kejahatan pertambangan. Kalau ormas keagamaan harus menjalankan sendiri usaha pertambangan, maka akan memasuki wilayah abu-abu yang berisiko.