Jakarta, TopBusiness – Sudah saatnya Indonesia membangun PLTN untuk mendukung net zero emission atau NZE dengan berbagai keunggulan nuklir untuk energi. Juga meyakinkan negara adidaya, seperti USA bahwa Indonesia mampu hidup damai dan sejahtera dengan nuklir.
Pembahasan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN sudah sangat lama. Semenjak 2009 telah dilakukan studi pencarian lokasi untuk PLTN. Sekarang, telah ditemukan lokasi tapak pembangunan di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah. Namun sayang, hal yang sama juga belum terealisasi dan berkembang di sekitaran Kalimantan Barat.
Walaupun pembangunan PLTN belum terwujud, akan tetapi pergerakan pro PLTN terus terjadi. Itu dilakukan agar Indonesia bisa membangun PLTN karena keunggulann yang salah satunya merupakan sumber energi bersih dari yang terbersih, dan berbiaya paling murah serta menghasilkan listrik.
Ditegaskan Dr. Raditya Wiranegara sebagai peneliti senior Institute for Essential Service Reform (IESR), untuk pembangunan PLTN di Indonesia masih banyak tantangan, masyarakat Indonesia masih trauma dan ketakutan akan bahaya nuklir yang selama ini terjadi di beberapa negara. Seperti kasus Chernobil, Fukusima-Japan.
Selain, pembiayaan pembangunan PLTN ini tidak ada industri dan lembaga pembiayaan nasional, serta internasional untuk memberikan kredit pembangunan PLTN. Tentunya untuk pembiayaan pembangunan ini diharapkan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau program kerja sama business to business (B to B) atau Government to Government (G to G).
“Beberapa waktu lalu sudah ada pihak luar negeri untuk melakukan kerja sama dalam pembangunan PLTN ini, seperti Negeri Ginseng, Korea Selatan, sudah sangat tertarik untuk melakukan kerja sama untuk pembagunan PLTN, serta ada Negera Uni Soviet tertarik pula”, tegas Dr. Raditya Wiranegara dalam diskusi energi dengan beberapa mass media di Jakarta, baru-baru ini.
Diakui dia, memang PLTN ini, harga listrik lebih murah. Namun bahan bakunya kecil menghasilkan listrik yang besar, green energi, zero emission, dan akan mendapatkan banyak turunan dari pembangkit tersebut yang bernilai ekonom tinggi.
Radit memberikan catatan, apabila terjadi pembangunan PLTN di Indonesia. “Harus diperhatikan faktor keselamatan mulai dari pembangunan, operasionalnya karena risiko yang ditimbulkan jika ada kesalahan sangat fatal sekali terhadap kehidupan umat manusia. Padahal, untuk bahan baku uranium dan torium sangat berlimpah di Indonesia,” tegasnya.
Sementara, kalangan pro PLTN dan tiga belas pakar dari berbagai bidang ilmu di Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Jawa Tengah, merekomendasikan pemerintah untuk segera membangun PLTN di Tanah Air. PLTN dipilih karena nuklir dikategorikan sebagai sumber energi terbersih dari yang paling bersih. Rekomendasi itu diberikan menyusul penghelatan KTT Iklim atau COP26 di Glasgow, Skotlandia, yang menegaskan komitmen dunia akan penggunaan energi bersih.
Riyatun, salah satu pakar itu, memastikan kajian terkait pembangunan PLTN telah dibaca dan dikaji ulang oleh banyak pakar di berbagai perguruan tinggi, dan juga peneliti. Dia memaparkan, kajian itu dalam diskusi dan diseminasi yang diselenggarakan Pusat Studi Lingkungan Hidup (PSLH) Universitas Gadjah Mada (UGM) dan ThorCon Power, di Yogyakarta, demikian kutipan dari VOA Indonesia.
“Kami dengan tegas mengatakan bahwa nuklir ini sebagai solusi energi ramah lingkungan berkelanjutan, untuk mengejar Indonesia sejahtera dan rendah karbon pada tahun 2050. Kami tidak takut untuk di-bully, karena kajian yang kami lakukan itu memang kajian akademik,” kata Riyatun.
Energi Bersih
Menurut Riyatun, ada dua aspek yang digunakan dalam penyediaan energi saat ini. Aspek dimaksud adalah pertimbangan terkait biaya, keberlanjutan dan skala penyediaan yang besar. Sedangkan aspek lainnya adalah dampak minimal bagi lingkungan dan ekosistem terkait sumber energi yang dipilih.
Dari sisi penurunan emisi karbon, menurut penelitian, hanya pembangkit listrik bertenaga air dan nuklir yang menghasilkan penurunan emisi secara signifikan untuk setiap penambangan kapasitas terpasang. Batu bara, gas, bahkan sinar matahari dan angin, tidak termasuk dalam sumber energi listrik yang memenuhi kriteria ini.
“Kami berharap bahwa potensi dari energi nuklir yang ternyata luar biasa ini, dilirik pemerhati untuk disejajarkan dengan sumber energi baru terbarukan lainnya. Di Indonesia, energi nuklir ini merupakan energi baru, di luar negeri bukan energi baru lagi,” tambahnya.
Di samping itu, ada enam hal yang harus dikaji terkait energi hijau atau ramah lingkungan. Pertama, kata Riyatun, harus bebas emisi dengan tidak menghasilkan karbon dioksida (CO2) dan metana (CH4). Kedua, jejaknya di lingkungan yang harus seminimal mungkin dalam merusak lansekap alam. Faktor ekosistem menjadi faktor ketiga, diikuti dengan limbah, jaminan ketersediaan sumber daya dan kemampuannya diterapkan tanpa membutuhkan subsidi.
Para pakar ini menyebut, bahkan sumber energi bersih yang sudah populer, tidak mampu memenuhi enam unsur itu. Angin, salah satunya, akan mengalami penurunan potensi di musim dingin, sebagaimana terjadi di negara-negara Eropa. Selain turbinnya juga sering menjadi ancaman bagi burung. Pembangkit listrik tenaga surya membutuhkan kawasan luas untuk mencapai kapasitas yang diinginkan. Dalam beberapa kasus, burung banyak ditemukan mati menabrak panel ini karena dari udara jajaran panel itu dianggap seperti permukaan air.
Karena itulah, kajian ini merekomendasikan nuklir sebagai sumber energi. Lokasinya juga tidak tergantung pada sumber daya yang ada karena bisa dibangun di mana saja. Indonesia juga sudah memiliki reaktor kecil, misalnya Reaktor Kartini di Yogyakarta. “Keunggulan Indonesia, reaktornya dipelihara. Negara lain belajar ke Indonesia untuk mengoperasikannya. Tetapi kita malah belum berani membuka PLTN yang sebenarnya,” tambah Riyatun.
Momentum Tepat
Kepala PSLH UGM, Dr. Pramono Hadi M.Sc. menyebut diskusi terkait PLTN ini memiliki momen yang pas karena pertemuan COP26 baru saja digelar. Dunia telah berkomitmen untuk mengerem pemanasan global, salah satunya melalui penerapan ekonomi hijau. “Bagaimana transformasi antara energi PLTU yang selama ini berbasis pada batu bara untuk dikonversi menjadi energi yang lebih ramah lingkungan,” kata Pramono.
Dalam konteks lingkungan, kata dia, kajian ini akan membantu kesiapan Indonesia ke depan. Pramono juga menilai, selama ini pemerintah terkesan ragu-ragu. Padahal jika memang penggunaan bahan bakar berbasis fosil dihentikan, harus ada solusi yang menyertainya. “Memang tenaga bayu, surya, itu sekarang sudah diupayakan. Tetapi nampaknya tidak akan cukup untuk mengejar kebutuhan energi di Indonesia,” papar Pramono.
Pramono mengingatkan, ke depan Indonesia akan memerlukan energi dalam jumlah luar biasa ketika memasuki era negara industri. Undang-Undang yang saat ini mengatur sektor ini, dia nilai masih sangat kaku. Akademisi harus turun tangan berkolaborasi dengan DPR agar perbaikan bisa dilakukan lebih cepat. “Pemerintah tentu harus dibantu, agar inisiasinya bukan datang dari akademisi semata, tetapi dari semua stakeholder yang mempunyai kepentingan,” tandasnya.
Sektor Swasta
Bob Sulaiman Efendi Chief Operating Officer ThorCon Power dalam diskusi ini menyebut kajian tersebut telah membuktikan keamanan nuklir untuk PLTN. “Perlu dipertimbangkan pembangunan PLTN pertama di Indonesia dengan regulasi yang menjamin kepastian bagi investor maupun pemerintah sendiri,” ujarnya.
Dia juga menilai ada sejumlah fakta yang mengemuka dari kajian ini. Di antaranya adalah bahwa nuklir merupakan teknologi pembangkit yang paling aman dengan tingkat kematian terendah. “Nuklir juga energi rendah karbon yang telah terbukti menjadi solusi saat ini atau masa depan terhadap perubahan iklim, karena memberikan kontribusi terhadap bauran energi nomor dua terbesar di dunia setelah hydro. Dan telah menghilangkan energi gas rumah kaca lebih dari 70 giga ton selama lebih dari 50 tahun,” paparnya lagi.
Pakar Rekomendasikan
Sulaiman juga menyebut, hanya nuklir yang dapat menggantikan bahan bakar fosil, khususnya batu bara, dengan kemampuan dan keekonomian yang sama.
Indonesia sendiri telah memiliki rencana membangun PLTN, setidaknya pada 2045. Rencana itu masuk dalam peta jalan (road map) menuju nol emisi, yang disinggung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam sebuah diskusi pada Oktober. “Transformasi menuju net zero emissions menjadi komitmen bersama kita paling lambat 2060,” kata Arifin.
Ada lima prinsip ditetapkan untuk mencapai target nol emisi, yaitu peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT), pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS). “Kita juga mempertimbangkan penggunaan energi nuklir yang direncanakan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas 35 Giga Watts sampai dengan 2060,” papar Arifin dalam pernyataan resmi kementerian.
Kementerian ESDM juga menyebut, pada akhir Mei 2021, Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi Kelautan (P3GL) Badan Litbang ESDM telah menyelesaikan survei pendahuluan geologi kelautan pada calon tapak PLTN di pesisir pantai Provinsi Kalimantan Barat. Survei geologi kelautan pada studi tapak di Kalimantan Barat ini merupakan bagian dari fase pertama pra-proyek pembangunan PLTN.
Indonesia sendiri sudah merencanakan pembangunan PLTN di Muria, Jawa Tengah, sejak 1986. Rencana itu tidak terwujud dengan mudah karena terjadi penolakan dari masyarakat. Sepuluh tahun kemudian, studi baru dilakukan kembali, tetapi terganjal krisis ekonomi pada 1997.
Pemerintah pun kembali menunda proses pembangunan, dan wacana kembali mengemuka pada 2008. Demo penentangan kembali dilakukan selama bertahun-tahun, hingga Muria gagal menjadi lokasi pembangunan PLTN. Pemerintah mengalihkan rencananya ke Bangka atau Kalimantan Barat, sebagai lokasi baru.
Kekuatiran akan bahaya nuklir sudah terbantahkan, karena Indonesia sudah memiliki Reaktor Nuklir GA Siwabessy yang dibangun di kawasan Puspitek serpong, Tangerang. Reaktor ini telah beroperasi 1987, dan semenjak beroperasi tidak ada kejadian post majeur. Saat ini reaktor nuklir tersebut dimanfaatkan untuk perkembangan dan peningkatan industri pertanian dan kesehatan. Jadi terbantahkan, kekhawatiran negara adidaya, USA agar negara berkembang untuk tidak membangun PLTN karena dimaksudkan selain sebagai kegiatan damai.