Jakarta, TopBusiness—Penanggulangan persoalan perumahan yang salah satu wujudnya adalah backlog (defisit pemilikan rumah) sebenarnya bisa berhasil dengan syarat tertentu. Yakni, ada political will yang sangat kuat dari pemerintah Indonesia.
“Political will adalah hal yang utama. Bila sudah ada political will yang sangat kuat, sejatinya bisa dikatakan bahwa persoalan dana menjadi nomor dua,” kata pengamat properti Budi Santoso, kemarin sore, dalam wawancara dengan wartawan Majalah TopBusiness.
Budi mengatakan bahwa, sejumlah negara di sekitar Indonesia, berhasil menanggulangi problem perumahan berkat political will yang kuat. “Contoh untuk itu adalah yang dilakukan pemerintah Singapura dan Filipina,” kata mantan tenaga ahli perumahan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut.
Bagaimana dengan target pemerintahan Prabowo untuk membangun 3 juta unit rumah per tahun? Menjawab pertanyaan ini, Budi mengatakan bahwa semua pemerintahan atau pun capres (calon presiden), pasti punya target seperti itu. Tetapi hal itu terpulang kepada dana perumahan yang bisa disediakan.
Dana perumahan punya dua sumber. Yaitu dana negara berupa hibah/subsidi, dan dana mandiri seperti Tapera (Tabungan Perumahan Rakyat). “Nah, dana Tapera ini kan bertemu dengan protes, bukan?”
Dengan kondisi tersebut, Tapera paling-paling mengadakan rumah untuk ASN, dan jumlahnya pun tidak bisa banyak.
Dengan semua hal tersebut, target membangun rumah 3 juta unit per tahun, berkemungkinan sulit terwujud. “Jadi, bisa sama dengan target perumahan di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya yang sulit tercapai,” ia mengatakan.