Jakarta, TopBusiness – Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat alias PUPR berkolaborasi dengan sejumlah pihak kepentingan dalam suatu acara simposium guna memenuhi kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang terserfitikasi.
Acara bertema AYO BANGKIT PADUKAN KARIR DAN USAHA pada Simposium Konstruksi Nasional dan Pameran hari Kamis (12/09/2024) di Aston Kartika Grogol Hotel itu menghadirkan sejumlah pakar yang ahli di bidangnya.
Sebagaimana kita ketahui pada era digital dan persaingan ketat pasar global, seiring dinamika regulasi pemerintah dan bonus demografi guna menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena itu, sangat banyak kebutuhan tenaga kerja konstruksi berintegritas, yang kompeten dan profesional. Guna pengembangan keprofesian, maka sertifkasi kompetensi kerja dan sertifikasi dari Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) adalah suatu keniscayaan.
Pada akhirnya, diperlukan suatu sistem terintegrasi dan kelembagaan berkelanjutan untuk mendukung kolaborasi antara pengguna tenaga kerja konstruksi yaitu Badan Usaha Jasa Konstruksi dengan penyedia tenaga kerja konstruksi yaitu Lembaga Pendidikan Pelatihan dan Lembaga Ketenagakerjaan.
Sebagaimana disampaikan Dirjen Bina Konstruksi Abdul Muis, Kamis (12/9/2024) pada Simposium Konstruksi Nasional yang mewakili Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono bahwa industri konstruksi dan infrastruktur nasional harus menjadi perhatian yang sangat tinggi dari pemerintah pusat, daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja konstruksi.
“Kebutuhan tenaga konstruksi di dalam negeri sangat tinggi, sementara ketersedian tenaga kerja konstruksi bersertifikasi sangatlah terbatas. Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kerja yang mumpuni diperlukan kerja sama, sinergitas, dari seluruh stakeholder baik itu pemerintah, pelaku usaha konstruksi, dan pekerja”, tegas Menteri PUPR yang disampaikan Dirjen Bina Konstruksi,
“lanjut Menteri, kita harus masuk ke dalam Smart Infrastruktur, kita harus menguasai IoT, BIM dan juga masuk pula ke dalam AI (Artificial Intelegent). Jadi dengan kolaborasi, integrasi dan menggunakan teknologi digital di industri konstruksi jnfrastruktur”, tegas Abdul Muis.
Dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur nasional secara masif untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional dengan sasaran di atas 5 persen, maka dibutuhkan pula pembangunan infrastruktur dasar di seluruh sektor. Baik itu pembangunan fasilitas jalan tol dan non tol, serta pembangunan berbagai fasilitas bendungan, pengairan dan irigasi untuk peningkatan produksi pertanian dan perkebunan.
Tentunya dalam pembangunan infrastruktur tersebut juga memerlukan berbagai tenaga kerja di bidang infrastruktur. Keahlian tenaga kerja konstruksi bersertifikasi sudah menjadi kebijakan dari pemerintah, agar para pekerja di konstruksi ini memilki sertifikasi sebagai tenaga kerja yang profesional.
Pemerintah menargetkan dalam satu tahun kebutuhan tenaga kerja konstruksi bersertifikasi bisa mencapai angka 12 juta pekerja. Akan tetapi kenyataannya pemerintah baru bisa mencetak tenaga kerja kontruksi bersertifikasi dan kompoten sebanyak 720.000 orang dalam setahun.
Oleh karena itu, ada gap yang besar antara kebutuhan dan ketersedian tenaga kerja konstruksi secara nasional. Padahal sektor konstruksi menjadi salah satu penggerak perekonomian nasional.
Dengan luasnya wilayah Indonesia menjadikan sebuah kendala dalam mempercepat mencetak tenaga kerja konstruksi bersertifikasi. Untuk itu, ditempuh dengan cara melakukan pelayanan sertifikasi tenaga konstruksi melalui pelayanan dengan online, seluruh pelayanan dari mulai pendaftaran, ujian kompetensi dilayani dengan online. Melalui, pelayanan sertifikasi tenaga konstruksi dengan online ini akan bisa menjangkau se-luruh Indonesia dan akan mempercepat waktu proses ujian kompetensi tenaga kerja konstruksi.
Ditegaskan Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi Adi Mahfudz Wuhadji, Indonesia sangat tertinggal dengan negara Tiongkok dan Filipina serta Vietnam. “Sementara antara kebutuhan tenaga kerja dengan ketersedian tenaga kerja sangat jauh sekali backlock-nya, seperti beberapa waktu lalu negara Jepang meminta tenaga kerja 12 juta untuk dipekerjakan di kawasan perdagangan, akan tetapi kita tidak bisa memenuhi permintaan tenaga kerja untuk mengisi kesempatan bekerja. Maka kita harus merubah dan meningkatkan kualiatas tenaga kerja, kita terutama di konstruksi,” ujarnya.
Oleh sebab itu, lanjutnya, dengan Perkumpulan Tenaga Ahli Konsultan Indonesia (PERTAHKINDO) akan memberikan angin segar agar kualitas tenaga konstruksi bersertifikasi akan semakin meningkat agar bisa menjadi pelaku di negeri sendiri dan bisa pula berbicara di Asia Pasifik dan global.
Di kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP PERTAHKINDO Aries Wimaruta menyatakan, pihaknya dengan seluruh asosiasi profesi dan bisnis di konstruksi seperti, INKINDO, PERKINDO, INTAKINDO akan berkolaborasi bersama pemerintah baik itu LPJK, BUJK akan memberikan masukan kepada pemerintah agar kmembangun dunia konstruksi ini terutama peningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) agar tenaga kerja berkualitas dan unggul sehingga bisa menjadi kebanggaan bangsa dan bisa dapat bersaing di luar negeri”, tegas Aries Wimaruta.
Lanjutnya lagi, pihaknya akan memberikan masukan kepada pemerintahan baru agar SDM bisa menjadi keunggulan menuju tahun 2045. “Dan tidak hanya berhenti disitu saja, kita juga akan bangun Big Data Industri Konstruksi ini dan menjadi keunggulan untuk kebutuhan seluruh pemangku kepentingan. Tidak hanya di industri konstruksi infrastruktur, tapi bisa diperlukan diseluruh sektor”, tegasnya.
Sementara itu, Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara, Prof. DR. Ariawan Gunadi, S.H, M.H, menjelaskann sebagai lembaga pendiidkan sangat mendukung agar peningkatan kualitas tenaga kerja konstruksi bersetrtifikasi agar industri konstruksi dan infrastruktur dapat bersaing di kancah global. UNTAR siap membangun tenaga kerja berkualitas di bidang konstruksi”, tegas Ariawan Gunadi.