Jakarta, TopBusiness – Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) mendukung program pembangunan infrastruktur yang akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru Prabowo- Gibran. Meski demikian, diharapakan program pembangunan infrastruktur tersebut juga memperhatikan dan melibatkan kontraktor lokal / swasta.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) GAPENSI, La Ode Safiul Akbar menilai banyak kemajuan yang dirasakan dalam bidang pembangunan selama 10 tahun Presiden Jokowi memimpin. Salah satu sektor yang menjadi wajah dalam pembangunan Indonesia selama 10 tahun kebelakang adalah pemerataan konstruksi, infrastruktur, dan juga investasi. Satu dekade ini dianggap jadi dekade dengan indeks pembangunan infrastruktur dan kemajuan investasi terbaik sepanjang sejarah Indonesia.
Melihat keberhasilan tersebut, La Ode meyakini, pemerintahan yang baru juga akan melanjutkan apa yang sudah dimulai di era Jokowi. Apalagi, dalam Rancangan Undang Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 Pemerintah menganggarkan pembangunan infrastruktur dianggarkan sebesar Rp400,3 triliun. Anggaran tersebut terutama untuk infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.
Menurut La Ode, pemerintahan Prabowo-Gibran memberikan perhatian khusus dalam hal pembangunan infrastruktur untuk peningkatan kualitas SDM seperti fasilitas Pendidikan, Kesehatan dan perumahan rakyat.
“Pembangunan tersebut menyangkut pemerataan di berbagai daerah, ini bisa menjadi peluang bagi pemerintah untuk lebih melibatkan kontraktor local dalam pembangunan, sehingga roda perekonomian daerah ikut berjalan,” kata dia.
Selama ini, menurut La Ode, dari sekian banyak proyek infrastruktur, tidak banyak kontraktor lokal yang dilibatkan. “Ini mengecewakan bagi kami, karena seharusnya kotraktor lokal dapat lebih dilibatkan dan diberikan kesempatan sehingga bisa terjadi peningkatan kualitas kontraktor di semua daerah,” kata dia.
Selain itu, dengan dilibatkannya kontraktor lokal akan memicu multiplier effect dan dan perputaran ekonomi. Seperti diketahui, jumlah perusahaan konstruksi di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 190.677, dengan rincian, skala kecil 157.322 perusahaan, skala menengah 31.413 perusahaan, dan kala besar 1.942 perusahaan.
Menurut La Ode, dominasi kontraktor BUMN Karya dalam proyek skala besar dan startegis nasional harus diimbangi dengan kolaborasi antara kontraktor BUMN dan kontraktor kokal. “Dominasi BUMN karya yang terlalu dominan menjadi senjata pembunuh utama kontraktor lokal untuk bertumbuh. Jadi, kontraktor lokal pilihannya cuma jadi subkontraktor. Ujung ujungnya tidak dibayar,” ucap La Ode.
Untuk itu, sambung La Ode, perlu dibuat regulasi agar dalam proyek besar dengan nilai tertentu, kontraktor BUMN wajib bekerjasama dengan kontraktor lokal ataupun setempat agar perputaran ekonomi dan peningkatan SDM bisa terjadi di tiap – tiap daerah.
“Semoga pemerintahan baru mampu memberdayakan kontraktor lokal serta meluruskan fungsi BUMN Karya, bukan sebagai kompetitor masyarakat jasa konstruksi,” tutur dia.