Jakarta, TopBusiness – Pemerintah akan menyiapkan subsidi perumahan bagi masyarakat dalam program 3 juta rumah. Subsidi tersebut akan digunakan untuk memfasilitasi rakyat yang saat ini bekerja di sektor informal agar bisa memiliki akses pembiayaan perumahan yang baik.
“Kami terus membahas secara mendalam bagaimana skema serta strategi pembiayaan perumahan dalam mendukung program 3 juta rumah untuk rakyat,” kata Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah dalam keterangan resmi yang dikutip, Jumat (15/11/2024).
Fahri menyampaikan, skema yang tengah disiapkan bertujuan melengkapi kekurangan penyaluran pembiayaan perumahan pada periode sebelumnya. Ia berharap masyarakat pekerja informal yang tidak memiliki slip gaji juga dapat mengakses pembiayaan perumahan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selama ini banyak dana pembiayaan perumahan yang sudah disalurkan ke masyarakat mulai dari Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), skema bantuan uang muka, subsidi selisih bunga. Jika dana-dana tersebut dikelola dengan baik tentu masyarakat juga yang diuntungkan,” katanya.
Selain itu, Fahri juga mengatakan, pola pembiayaan perumahan tidak menjadi tanggungan pemerintah melalui APBN saja ke depannya. Ia berujar harus ada sumber-sumber dana perumahan lain yang bisa digunakan sehingga semakin banyak jumlah masyarakat yang mendapatkan rumah bersubsidi dengan kualitas yang baik.
“Semangat gotong royong ini juga harus ada dalam pembiayaan perumahan. Kami akan segera berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai sistem yang ada serta rencana penyempurnaan pola pembiayaan yang kami rencanakan untuk program 3 juta rumah,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan, pihaknya akan mencari banyak cara untuk skema pembiayaan dari program pembangunan 3 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). “Tadi kami bicara dengan Kementerian Keuangan, kami juga sudah ketemu dengan Pak Erick, kami juga akan membangun hubungan dengan swasta dan berbagai macam metode (pembiayaan),” ujar Maruarar.
Maruarar juga mengajak para perusahaan pengembang atau konstruksi untuk ikut membantu program ini, termasuk lewat skema Corporate Social Responsibility (CSR). Ia mengimbau para pengusaha untuk ikut menyumbangkan dana pribadinya untuk menyukseskan program ini dengan menjadi pengusaha yang pro-rakyat. “(Pengusaha) kalau nuntut sana-sini kencang banget ya. Jadi coba lah yang kayak gitu-gitu (nyumbang) juga kencang juga suaranya,” ucap Maruarar atau akrab disapa Ara tersebut.
Selain itu, Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN), Nixon Napitupulu mengestimasi program 3 juta rumah butuh dana Rp 360 triliun per tahun. Jumlah tersebut, kata dia, tidak mungkin dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga perlu mekanisme pembiayaan lain. “Jadi mesti ada alternatif pendanaan. Kami sudah usulkan alternatif pendanaan ke Kementerian Perumahan dan Kementerian Keuangan,” kata Nixon di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu, 14 November 2024.
Menurut dia, program 3 juta rumah perlu mengubah skema subsidi dengan jangka waktu lebih panjang. Selain itu, angsurannya juga perlu lebih terjangkau. Mekanisme-mekanisme ini menurutnya terus didiskusikan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
BTN telah membantu membangun sekitar 200 ribu rumah per tahun selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Biaya yang dihabiskan per tahun dengan jumlah tersebut mencapai Rp24 triliun. “Artinya enggak mungkin APBN dihabiskan hanya untuk sektor perumahan,” ujarnya.