Jakarta, TopBusiness – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum memperpanjang izin ekspor konsentrat tembaga PT Freeport Indonesia (PFTI) untuk tahun 2025.
Bahlil mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kelanjutan Pembangunan Fasilitas Pemurnian Mineral Logam di Dalam Negeri, maka izin ekspor konsentrat tembaga PTFI sudah selesai pada 31 Desember 2024. Meski begitu, ia mengatakan bahwa Kementerian ESDM masih mempelajari pemberian izin ekspor konsentrat tembaga 2025.
“Kami lagi mempelajari, sampai dengan hari ini belum ada keputusan untuk memberikan izin ekspor. Sampai dengan hari saya bicara ini. Nah, saya tidak tahu kalau malam hari bagaimana. Wallahualam ya,” kata Bahlil usai konferensi pers Capaian Kinerja Sektor ESDM tahun 2024 di Kementerian ESDM, Jakarta Pusat, Senin (3/2/2025).
Jika mengacu pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2023, Bahlil mengatakan bahwa seluruh perusahaan tambang yang mengelola tambang wajib untuk membuat smelter.
Bahlil menyampaikan bahwa di Indonesia sudah ada dua smelter yang dibangun oleh PT Amman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat dan smelter PT Freeport Indonesia (PFTI) di Gresik, Jawa Timur.
“Freeport itu investasi sudah US$ 3 miliar dan sudah selesai, tapi kemudian dalam prosesnya itu terbakar. Ini masuk dalam kahar ini,” katanya.
PT Freeport Indonesia (PTFI) mengaku sedang mengajukan relaksasi ekspor konsentrat tembaga yang telah berakhir pada 31 Desember 2024. Hal ini dilakukan menimbang insiden kebakaran di area kerja smelter yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Gresik JIIPE, Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Presiden Direktur PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang menghentikan sementara seluruh operasional produksi katoda tembaga di Smelter.
“Masih full berhenti. Kalau lagi perbaikan kan nggak mungkin produksi karena itu kan capture CO2,” ungkap Tony di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (3/1).