Jakarta, TopBusiness – Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) buka suara soal soal rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadia yang akan mewajibkan eksportir menggunakan harga batubara acuan (HBA) Indonesia dalam bertransaksi.
Menurut Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani dari sisi pelaku usaha, dalam penjualan yang sifatnya adalah business to business kewajiban menggunakan HBA memiliki potensi mengintervensi bisnis. “HBA saat ini tidak banyak digunakan untuk ekspor karena acuannya merupakan harga jual dari beberapa pekan sebelumnya,” tegasnya.
Gita juga membandingkan HBA dengan indeks batubara lain di dunia seperti Newcastle Export Index (NEX), Globalcoal Newcastle Index (GCNC), Plats 5900 hingga Indonesia Coal Index (ICI) yang dikeluarkan perpekan sehingga bisa dipantau secara harian.
Sementara jika dibandingkan dengan HBA, indeks harga muncul secara bulanan. Dan angka HBA yang dirilis Kementerian ESDM adalah berdasarkan harga dari 2 minggu sebelumnya dalam bulan yang sama.
“Yang harus dipikirkan adalah bagaimana HBA ini bisa kompetitif dengan indeks lainnya. Kita perlu tahu lebih dalam lagi soal yang dimaksud pemerintah atau apakah akan ada semacam index baru,” tambah dia.
Dia juga menjelaskan, dalam transaksi ekspor, antara pembeli dan penjual batubara sudah ada kontrak yang mengikat, di dalamnya juga sudah disepakati indeks yang akan digunakan.
“Kalau penjualan batubara itu juga sudah ada kontrak panjang termasuk indeks apa yang disepakati. Ini sekiranya juga menjadi pertimbangan,” ungkapnya.
Meski begitu, Gita bilang pihaknya menyambut baik niat pemerintah agar Indonesia bisa mengontrol harga dari komoditas batubaranya sendiri.
“Sebenarnya dengan statement pemerintah tadi untuk mengontrol produksi sudah cukup baik dan bisa berpengaruh positif ke harga,” ungkap dia.
Namun sekali lagi ia memberi catatan, penetapan index baru harus dilakukan secara komperhensif dan mendalam sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut. “Kami (APBI) harap dilibatkan (dalam pembentukan peraturan indeks HBA),” katanya.
“Intinya kita masih menunggu HBA yang nantinya mau diberlakukan seperti apa. Tapi kalau yang sekarang sulit,” tambahnya.
Sebelumnya, Bahlil menyebut pihaknya akan mewajibkan eksportir batubara menggunakan harga batu bara acuan (HBA) Indonesia dalam bertransaksi.
“Tidak waktu lama lagi, kami akan mempertimbangkan untuk membuat Keputusan Menteri (kepmen) agar HBA dipakai untuk transaksi di pasar global,” tegas Bahlil dalam konferensi pers kinerja Kementerian ESDM periode 2024, Senin (03/02).
Dengan peran ekspor batubara yang cukup besar, Bahlil menyebut Indonesia harus bisa menentukan harga komoditas unggulannya sendiri. “Masa harga HBA kita ditentukan oleh negara tetangga. Atau harga HBA kita dibuat lebih murah dari negara lain,” ungkapnya.
Ia juga menyebut akan memberikan sanksi kepada pengekspor yang tidak mau mengikuti peraturan HBA kedepannya. “Kalau ada perusahaan yang tidak mengikuti itu, maka kami punya cara untuk membuat mereka bisa ikut. Itu kira-kira, kalau tidak mau, ya kita tidak usah (kasih) izin ekspornya,” katanya.