TopBusiness
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
TopBusiness
No Result
View All Result

Ekonom UGM: Presiden Harus Bongkar Tuntas Korupsi Pertamina

Achmad Adhito
14 March 2025 | 08:23
rubrik: Business Info
Serikat Pekerja Migas Ini Minta Hak Normatifnya Dipenuhi

Ilustrasi: Istimewa

Jakarta, TopBusiness—Agar penyidikan mega korupsi Pertamina tidak terhenti seperti kasus Petral, Presiden RI Prabowo Subianti0harus berkomitmen dan serius membongkar siapa pun yang terlibat dalam jaringan terorganisi. “Jadi, harus ditindak tegas secara hukum,” kata pengamat ekonomi energi UGM dan mantan Anggota Tim Anti Mafia Migas, Fahmy Radhi, dalam pesan WA untuk Majalah TopBusiness, pagi ini.

Fahmy mengatakan bahwa dari pemeriksaan mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki T. Purnama (Ahok), tidak banyak informasi relevan yang disampaikan Ahok. Bahkan Ahok mengatakan penyidik Kejagung memiliki data yang lebih lengkap.

Sebelum Ahok diperiksa, sebenarnya sudah beredar luas informasi di media sosial sebuah rekaman, yang konon berdasarkan hasil penggeledahan rumah Riza Chalid dan pengakuan 9 tersangka, bahwa manipulasi uang negara mencapai hampir Rp. 1.000 triliun dilakukan oleh jaringan terorganisir yang melibatkan elite pemerintahan, aparat keamanan, pengusaha, dan para pembantunya. “Sejak beredarnya rekaman tersebut hingga kini tidak ada pihak yang menyangkal atau membenarkannya.”

Jaringan teroganisir ini serupa dengan mafia migas yang beroperasi di Petral, anak perusahaan Pertamina yang berkedudukan di Singapura. Saat itu, Tim Anti Mafia Migas, yang diketuai oleh almarhum Faisal Basri, mengendus korupsi uang negara melalui modus bidding dan markup blending impor BBM Premium (RON 88) yang dilakukan oleh Petral.

Berhubung tidak memiliki kewenangan penyidikan, Tim melaporkan temuan itu ke KPK. “Dalam diskusinya, KPK juga menyatakan memiliki informasi serupa tapi tidak menemukan alat bukti dan kesulitan dalam penyelidikan, lantaran Petral berada di Singapora, di luar teritorial Indonesia,” Fahmy menceritakan.

Tim itu akhirnya merekomendasikan kepada Pemerintah untuk menghentikan impor BBM Premium, yang menjadi sasaran korupsi dan membubarkan Petral yang menjadi sarang mafia migas.

BACA JUGA:   Saham Aneka Industri Katrol Kenaikan IHSG

Pada saat itu, Presiden Joko Widodo setuju dan mendukung pembubaran Petral. “Tapi, sejak saat itu, penyidikan kasus Petral dihentikan dan tidak ada satu pun yang ditersangkakan,” kata Fahmy.

Tags: korupsi pertaminapetral
Previous Post

Saham Pilihan Hari Ini, dari ANTM hingga JFPA

Next Post

Di Pembukaan Perdagangan, Indeks Berkurang Poinnya

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Email

TopBusiness - Inspire Great Business Performance | All Rights Reserved

  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR