Jakarta, TopBusiness – Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti mendorong peningkatan kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi sebagai kunci dalam mewujudkan infrastruktur perkotaan yang adaptif, berkelanjutan, serta tangguh terhadap tantangan perubahan iklim dan bencana alam.
“Pembangunan infrastruktur perkotaan tidak cukup hanya kuat dan andal, tetapi juga harus mampu beradaptasi terhadap dinamika zaman, perubahan iklim, serta tantangan bencana. Semua ini harus dilakukan secara kolaboratif dan inklusif dengan seluruh pemangku kepentingan dari berbagai sektor,” kata Wamen Diana dalam acara The 22nd Civil Engineering National Summit Universitas Indonesia (CENS-UI) di Depok, Sabtu (25/5/2025) dalam rilis PU.
Wamen Diana menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon yang ditargetkan sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,2% dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan, sektor konstruksi dan bangunan yang menyumbang sekitar 37% emisi CO₂ global juga harus bertransformasi menuju pembangunan rendah karbon.
Sebagai upaya mewujudkan pembangunan rendah karbon tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PU telah mendorong penerapan Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC) melalui penetapan regulasi dan pembinaan implementasi tekonologi Building Information Modeling (BIM). Kementerian PU sendiri telah menerapkan BIM pada berbagai proyek infrastruktur seperti pasar, fasilitas olahraga, dan fasilitas pendidikan.
“Inovasi teknologi seperti BIM memudahkan kita menerapkan reduce, reuse, recycle energi sesuai prinsip BGH dan BGC demi mencapai bangunan gedung net zero emmision pada tahun 2060. Saya yakin generasi muda kita ke depan juga akan mampu mengembangkan teknologi konstruksi lainnya yang lebih adaptif dan berkelanjutan,” ujar Wamen Diana.
Selain itu, Wamen Diana juga menekankan pentingnya infrastruktur tangguh bencana untuk menghadapi tantangan bencana seperti gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Untuk itu, Kementerian PUPR bersama Pusat Studi Gempa Nasional (PuSGeN) telah memperkuat tata kelola mitigasi perawatan dan pemeliharaan bangunan dengan meluncurkan peta gempa terbaru serta platform digital untuk evaluasi dan perencanaan bangunan tahan gempa.
“Banyak keruntuhan pasca gempa terjadi bukan karena tidak ada regulasi, tetapi karena penerapan persyaratan minimum tahan gempanya tidak optimal. Semua kontraktor harus memahami bagaimana menerapkan ketentuan teknis SNI yang tersedia agar konstruksinya lebih baik dan lebih aman,” katanya.
Terakhir, Wamen Diana mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk kalangan akademisi, untuk mengambil bagian peranan aktif dalam memajukan pembangunan kota berkelanjutan melalui kolaborasi dan inovasi pembangunan infrastruktur.
“Sinergi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan semangat kebangsaan adalah kunci membangun Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan,” tutupnya.