Jakarta, BusinessNews Indonesia—Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winayanti, mengharapkan Surabaya menjadi best practice untuk pelaksanaan Pilot Project Pembiayaan Mikro Perumahan.
“Provinsi Jawa Timur telah banyak melakukan kegiatan yang menjadi best practice khususnya di bidang perumahan. Oleh karena itu, kami berharap Provinsi Jawa Timur bisa menjadi best practice untuk pelaksanaan Pilot Project Pembiayaan Mikro Perumahan, melalui dekonsentrasi subbidang pembiayaan perumahan,” ucap Lana seperti ditulis situs resmi Kementerian PUPR, hari ini.
Pilot Project Pembiayaan Mikro Perumahan, ungkap Lana, merupakan suatu terobosan skim pembiayaan perumahan yang disesuaikan dengan kriteria masyarakat berpenghasilan tidak tetap (petani, nelayan, tukang ojek, dll.) yang tidak dapat mengakses kredit pemilikan rumah (KPR) melalui perbankan.
“Pembiayaan mikro perumahan merupakan skema pembiayaan yang menggunakan pendekatan rumah inti tumbuh, dan diberikan kepada masyarakat berpenghasilan tidak tetap dan bersifat revolving. Artinya kredit diberikan secara berulang dalam tempo maksimal lima tahun, dengan maksimum nilai pinjaman sebesar Rp 50 juta,” kata dia.
Dia juga berharap, pemerintah daerah (pemda) dapat lebih meningkatkan perannya dalam bidang perumahan seperti melakukan pendataan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pendataan kondisi perumahan di daerah, pemberian kemudahan perizinan, pengawasan dan pengendalian kualitas perumahan, melakukan pendampingan bagi komunitas masyarakat berpenghasilan tidak tetap di daerah, dan menyediakan fasilitator untuk mengakses pembiayaan ke bank.