Jakarta, TopBusiness – Sebagai lokomotif ekonomi syariah di Tanah Air, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI memiliki strategi dalam menghadapi tantangan ekonomi global melalui optimalisasi inovasi keuangan sosial Islam.
Hal tersebut diungkapkan oleh Wakil Direktur Utama BSI Bob T. Ananta ketika menjadi panelis pada acara Menara Syariah-INCEIF University Symposium 2 pada Senin (4/8) di Menara Syariah, PIK 2, Banten.
Dalam kesempatan tersebut, Bob menjelaskan bahwa BSI telah menetapkan Kerangka Kerja Keberlanjutan yang mengacu dan selaras dengan Maqashid Syariah.
Kerangka Kerja Keberlanjutan BSI tersebut ditopang oleh tiga pilar utama. Pertama, perbankan berkelanjutan melalui portofolio, produk, kebijakan, hingga tataran manajemen risiko. Kedua, operasional berkelanjutan untuk merealisasikan nol emisi dalam operasional perusahaan. Ketiga, inklusi keuangan dan distribusi ZISWAF.
“BSI berkomitmen untuk mewujudkan perbankan syariah yang mencerminkan Islam sebagai Rahmatan Lil’alamin melalui penerapan keuangan berkelanjutan. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan sinergi antara pertumbuhan bisnis, kebaikan dan manfaat bagi masyarakat dan nasabah, kesejahteraan lingkungan dan masyarakat, serta pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),” kata Bob menekankan dalam laman https://www.bankbsi.co.id/.
Bob juga menegaskan bahwa perseroan menerapkan usaha keberlanjutan dengan memenuhi perannya dalam kepatuhan regulasi, memberikan manfaat komersial, dan mendorong penciptaan nilai jangka panjang. Sebagai salah satu realisasinya, terlihat dari portofolio pendanaan berkelanjutan yang telah dilakukan perseroan.
Dalam hal ini BSI menawarkan produk-produk dana berkelanjutan sebagai bagian dari komitmen terhadap investasi yang bertanggung jawab dan pengembangan ekonomi hijau yang sesuai dengan prinsip syariah. Di antaranya melalui Sukuk Berkelanjutan yang telah dilaksanakan melalui 2 tahap.
Adapun tahap yang telah dilaksanakan adalah Tahap I 2024 yang menyasar dana Rp3 triliun dengan kelebihan permintaan hingga 3 kali. Juga tahap II 2025 yang menyasar dana Rp5 triliun dengan kelebihan permintaan 4,4 kali.