Jakarta, TopBusiness – PTPN IV PalmCo sebagai subholding dari Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), mendorong penguatan kemitraan antara perusahaan, pemerintah, dan asosiasi petani sawit untuk meningkatkan kesejahteraan pekebun. Hal itu dilakukan perusahaan untuk mendukung peningkatan produktivitas sekaligus kesejahteraan petani.
Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko Santosa menjelaskan, PalmCo tidak hanya berperan sebagai pembeli hasil panen (offtaker), tetapi juga sebagai penggerak ekosistem sawit dari hulu ke hilir.
“Sejalan dengan visi kemandirian pangan dan penguatan petani, kami mendorong peremajaan sawit rakyat, penyediaan bibit unggul bersertifikat, hingga penguatan kelembagaan petani,” kata Jatmiko dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (4/9/2025).
Hingga Juli 2025, PalmCo tercatat telah membantu penerbitan rekomendasi teknis untuk 14.520 hektar kebun, merealisasikan pencairan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) seluas 13.864 hektar dengan nilai lebih dari Rp 831 miliar, serta melaksanakan penanaman di 10.628 hektar kebun sawit masyarakat.
Perusahaan juga mendistribusikan 5,7 juta bibit unggul untuk mendukung peremajaan di lahan 40.000 hektar yang melibatkan lebih dari 20.000 petani.
Selain itu, PalmCo mendampingi 90 koperasi petani sawit di berbagai daerah dengan pelatihan teknis, administrasi, dan manajemen budidaya.
Program sertifikasi minyak sawit berkelanjutan (RSPO) juga terus dijalankan. Hingga 2024, sertifikasi telah diterapkan di lahan 1.889 hektar yang melibatkan 869 kepala keluarga.
“Semua pencapaian tersebut akan sulit diwujudkan tanpa kolaborasi dengan banyak pihak. Mulai dari petani dan lembaganya sendiri, hingga pemerintah maupun asosiasi,” kata Jatmiko.
Untuk itu, Jatmiko berharap kolaborasi dapat semakin kuat yang dampaknya pada akselerasi PSR itu sendiri.
Sementara itu, SEVP Business Support PTPN IV Regional III, Bambang Budi Santoso, menekankan pentingnya sinergi lintas pihak untuk meningkatkan daya saing sawit nasional.
“Penguatan ekosistem sawit tidak bisa berjalan sendiri. Perlu kolaborasi erat dengan pemerintah, asosiasi, dan pemangku kepentingan lain. Kami sudah membuktikannya,” kata Bambang.