Jakarta, TopBusiness – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus melakukan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hingga 15 Januari 2026 pukul 12.00 WIB, atau sekitar 52 hari sejak awal kejadian bencana, upaya penanganan difokuskan pada infrastruktur dasar terutama pemulihan konektivitas, dukungan layanan sumber daya air, serta penguatan pemulihan ekonomi masyarakat.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan, Kementerian PU memiliki balai teknis yang terserbar di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga dapat bergerak cepat ketika terjadi bencana. Balai teknis tersebut menjadi garda terdepan yang cepat tanggap ke lokasi terdampak untuk melaksanakan penanganan awal.
“Per 15 Januari 2026, apa yang sudah ditangani Kementerian PU di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh akan terus kita perbarui. Kementerian PU memiliki balai teknis di seluruh provinsi di Indonesia, sehingga ketika terjadi bencana, kami sudah bergerak lebih dulu. Hal ini juga berlaku di seluruh wilayah, tidak hanya di Sumatera, tetapi juga di tempat lain. Di setiap bencana, kita upayakan hadir secepat mungkin,” ujar Menteri Dody Hanggodo dalam Media Briefing yang dilaksanakan di Kementerian PU, Jumat (16/1/2026) dalam rilis PU.
Dalam fase 30 hari pertama pascabencana, penanganan dilakukan dalam status tanggap darurat dengan koordinasi dan arahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Fokus utama adalah membuka kembali akses jalan dan jembatan agar konektivitas dan arus logistik, termasuk distribusi pangan, BBM, dan LPG, dapat kembali berjalan lancar.
Untuk mendukung penanganan tersebut, Kementerian PU telah mengerahkan sekitar 1.332 personel pada tahap awal termasuk 402 orang generasi muda Kementerian PU. Kementerian PU juga didukung oleh TNI, Polri, serta masyarakat setempat dengan jumlah sekitar 1.366 orang. Selain penanganan teknis, Kementerian PU juga menerapkan pola padat karya sejak pertengahan Desember 2025. Langkah ini dilakukan agar masyarakat terdampak dapat tetap produktif dan memperoleh penghasilan, sekaligus mempercepat proses pemulihan infrastruktur dasar di lapangan.
“Sejak pertengahan Desember 2025, kami menggunakan pola padat karya. Kalau masyarakat dibiarkan diam dan bersedih terlalu lama, pemulihan akan terhambat. Sehingga Kementerian PU bersama dengan TNI, Polri dan masyarakat yang dipekerjakan secara padat karya mulai bekerja selama 24 jam. Kita semua berharap perekonomian segera bergulir lagi, masyarakat harus segera punya income lagi. Dan kami harap dengan program padat karya yang kita gulirkan dapat membantu masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo bahwa Rehabilitasi dan Rekonstruksi harus berbasis build back better,” kata Menteri Dody.
Di samping itu, Kementerian PU juga telah menyalurkan 1.854 alat berat dan 467 sarana pendukung guna mempercepat penanganan bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Kementerian PU menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah, serta unsur TNI/Polri dan masyarakat dalam rangka mempercepat pemulihan infrastruktur dan mendukung kehidupan sosial ekonomi masyarakat pascabencana.