Jakarta, TopBusiness — Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) Patriot Kota Bekasi, Jawa Barat terus memperkuat fondasi kelembagaan dan ekspansi bisnisnya seiring dukungan regulasi terbaru dari Pemerintah Kota Bekasi.
Dalam sesi penjurian TOP BUMD Awards 2026, Direktur Utama BPRS Patriot Kota Bekasi, Fasihul Islam, memaparkan berbagai capaian dan rencana strategis yang telah dijalankan sepanjang 2025 serta arah pengembangan pada 2026.
Mengawali pemaparannya, Fasilhul Islam menyampaikan apresiasi atas kesempatan yang kembali diberikan kepada BPRS Patriot Bekasi dalam ajang tahunan tersebut.
“Ini merupakan kesempatan yang sangat berharga bagi kami, khususnya keluarga besar BPRS Patriot Kota Bekasi. Kami berterima kasih kepada keluarga besar TopBusiness yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk kembali menjadi salah satu kandidat di tahun 2026,” ujarnya, dalam penjurian TOP BUMD Awards 2026 yang digelar secara daring, Senin (9/2/2026).
BPRS Patriot Bekasi merupakan BUMD yang memiliki aktivitas usaha menghimpun dan menyalurkan dana berdasarkan prinsip syariah. Dengan visinya, ‘Menjadi BPRS yang Lebih Dekat dan Bermanfaat untuk Masyarakat Kota Bekasi.’ Dalam ajang Top BUMD Awards 2024 dan 2025 sudah mendulang Bintang 5, berkat kiprah apiknya selama ini.
Transformasi BPRS
BPRS Patriot Kota Bekasi yang berdiri sejak 2006 telah beberapa kali mengalami perubahan regulasi, baik terkait nomenklatur maupun badan hukum. Namun, tahun 2024 menjadi momentum penting dengan terbitnya Peraturan Daerah (Perda) terbaru yang membawa perubahan signifikan.
Salah satu perubahan utama adalah perubahan nomenklatur dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah Patriot Kota Bekasi.
Selain itu, terdapat peningkatan modal dasar yang cukup signifikan. “Modal dasar dari Pemerintah Kota Bekasi yang semula Rp135 miliar diubah menjadi Rp332 miliar,” jelas Fasihul Islam.
Perubahan Perda tersebut juga memberikan mandat baru kepada BPRS Patriot Bekasi untuk mengelola payroll Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
“Alhamdulillah, pemerintah memberikan kepercayaan kepada PT BPRS Patriot Kota Bekasi untuk mengelola payroll P3K, dan saat ini sudah terealisasi sebanyak 1.026 karyawan P3K di Kota Bekasi yang meliputi delapan OPD (Organisasi Perangkat Daerah),” ungkapnya.
Menurutnya, pengaturan payroll P3K melalui Perda merupakan hal yang relatif unik. “Karena ini merupakan satu-satunya di Indonesia yang bisa menjalankan payroll P3K yang diatur dalam Perda,” tandas dia.
“Karena BPR maupun BPRS lain rata-rata melalui kebijakan Perwali atau Peraturan Bupati, namun BPRS Patriot Bekasi sudah masuk dalam klausul Perda,” tandasnya sembari menambahkan, barusan (saat sebelum sesi wawancara) dirinya mengaku telah bertemu dengan Walikota Bekasi.
Kinerja Tumbuh di Tengah Tantangan
Dari sisi kinerja, Fasihul Islam menyampaikan bahwa secara umum BPRS Patriot Bekasi mencatatkan pertumbuhan pada 2025, meskipun dihadapkan pada sejumlah tantangan.
“Secara keseluruhan posisi kinerja kami mengalami pertumbuhan, walaupun ada beberapa hal yang mengalami turbulensi, khususnya di pembiayaan terkait pencapaian target yang masih lumayan seret,” jelasnya.
Tercatat, per akhir 2025, asset mencapai Rp630,32 miliar melebihi target di Rencana Bisnis Bank (RBB). Pun demikian dengan pembiayaan yang sebanyak Rp495,10 miliar. Selain salip target juga bertumbuh 2,01% secara tahunan. Untuk dana pihak ketiga (DPK) mencapai Rp337,90 miliar. Dengan laba sebelum pajak mencapai Rp14,28 miliar atau naik 3,43%.
Pun demikian dengan rasio-rasionya. Tercatat, untuk rasio permodalan KPMM/CAR di angka positif 23,86%. Dengan return on asset (ROA) sebesar 2,44%. Adapun untuk Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) menurun menjadi 79.45%.
Kata dia, untuk DPK terus menunjukkan pertumbuhan, sementara dari sisi biaya dilakukan penghematan. Pendapatan memang belum sepenuhnya mencapai target, namun dari sisi laba rugi tetap mencatatkan pertumbuhan.
Sementara untuk rasio pembiayaan macet atau rasio Non-Performing Financing (NPF) mengalami peningkatan tipis dari 3,7 persen menjadi 4 persen pada 2025 lalu.
“NPF kami memang mengalami peningkatan dari 3,7 persen menjadi 4 persen di tahun 2025. Ini salah satu akibat dari adanya tunda bayar yang terjadi di modal kerja konstruksi pemerintah,” terang Fasihul Islam.
Kata dia, dengan performa keuangan tersebut, berdasarkan total penilaian dari beberapa factor seperti Profil Risiko, Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan, peringkat komposit tingkat Kesehatan PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) adalah 2 (Sehat).
“Ini mencerminkan bahwa PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda) dalam kondisi keuangan yang baik, manajemen risiko berjalan efektif, dan didukung dengan tata Kelola yang cukup kuat,” katanya.
Strategi ke Depan
Salah satu fokus utama manajemen pada 2025 lalu adalah memperbaiki struktur dana, mengingat penghimpunan dana masih didominasi dana mahal berupa deposito.
“Penghimpunan dana kami masih didominasi oleh dana mahal, yakni deposito. Untuk itu, dalam rangka mengatasi hal tersebut, kami konsentrasi pada kerja sama dengan masjid yang ada di wilayah Kota Bekasi,” jelasnya.
Langkah tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Dalam Januari saja, BPRS Patriot Bekasi telah menjalin kerja sama dengan lima masjid dengan total penghimpunan dana lebih dari Rp1 miliar.
“Semoga tren positif ini bisa menambah kekuatan kami dalam penghimpunan dana murah melalui masjid-masjid di Kota Bekasi, karena potensi masjid di Kota Bekasi sangat luar biasa,” ujarnya.
Selain itu, strategi dan inovasi lainnya adalah, pihak BPRS menggandeng PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dalam rangka mendukung pembiayaan sektor perumahan, sanitasi dan penyediaan air bersih di Kota Bekasi dengan nominal Rp 99 Miliar.
Selain itu, juga berkolaborasi dengan Kementerian PUPR, The World Bank serta Build Change dalam rangka pelaksanaan proyek IGAHP (Indonesia Green– Affordable Housing Program) untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Bekasi.
“Juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Bekasi dalam pengelolaan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) melalui PT. BPRS Patriot Bekasi (Perseroda), dan tentu saja menggandeng Dewan Masjid Indonesia tersebut dalam hal penghimpunan dana kas masjid di Kota Bekasi,” ujarnya.
Digitalisasi juga menjadi strategi ke depannya. Pasalnya, sepanjang 2025, BPRS Patriot sudah banyak mengembangkan platform digital dalam rangka mempermudah pelayanan. Sebut saja ada Sistem Informasi Peraturan Online (SIPO) untuk memantau regulasi, ada SIPAY (Sistem Informasi Payroll) untuk mengelola proses penggajian mitra, khususnya PPPK di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Juga ada Sistem Informasi Manajemen Arsip Surat (SIMAS), Mobile Collection System (MCS), Whatsapp Silver (Sistem Informasi Layanan Verifikasi dan Reminder), dan lain-lain.
Dana Bergulir: Stimulus UMKM dan ASN MPP
Lebih jauh dia menyebutkan, dalam Perda terbaru juga diatur pengelolaan dana bergulir Pemerintah Kota Bekasi yang saat ini dikelola BPRS Patriot Bekasi sebesar Rp25 miliar. Dana tersebut difokuskan untuk UMKM dan koperasi dengan skema pembiayaan ringan.
“Dana bergulir yang kami kelola sebesar Rp25 miliar disalurkan untuk UMKM dengan plafon maksimal Rp300 juta, margin setara 4 persen per tahun, dan jangka waktu enam tahun. Relatif sangat murah, bahkan dibandingkan pembiayaan KUR,” jelas Fasihul Islam.
Ke depan, BPRS Patriot Bekasi mengusulkan pengembangan dana bergulir baru melalui regulasi Peraturan Wali Kota, yang ditujukan bagi ASN yang memasuki masa MPP (Masa Persiapan Pensiun).
“Biasanya rekan-rekan ASN ketika sudah purna tugas sebagian besar belum memiliki kegiatan usaha. Dalam konsep dana bergulir MPP ini diharapkan dua atau tiga tahun sebelum purna mereka sudah memiliki usaha dengan penguatan modal murah,” ujarnya.
Dengan skema tersebut, ASN yang akan memasuki masa pensiun diharapkan telah memiliki usaha yang berjalan dan sumber penghasilan tambahan. Program UMKM yang dibiayai juga dimonitor langsung oleh OPD terkait, khususnya dinas koperasi dan UMKM.
Arah 2026: Ekspansi Terukur
Memasuki 2026, BPRS Patriot Bekasi akan memperluas ekspansi bisnis melalui tiga fokus utama: pengembangan dana bergulir ASN MPP, penguatan program CSR, serta intensifikasi promosi dan kerja sama dengan masjid untuk memperbesar porsi dana murah.
“Untuk tahun 2026 kami akan lebih expand melalui dana bergulir untuk ASN yang masuk masa purna jabatan, kemudian pengembangan CSR dan promosi kepada masjid-masjid dalam rangka penghimpunan dana murah,” pungkas dia.
Dengan dukungan regulasi yang semakin kuat, peningkatan modal dasar, serta strategi berbasis komunitas dan pemberdayaan UMKM, BPRS Patriot Kota Bekasi menegaskan komitmennya sebagai BUMD syariah yang adaptif dan berorientasi pada penguatan ekonomi daerah.