Jakarta, TopBusiness — Pemerintah menegaskan bahwa kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga akhir Februari 2026 tetap terjaga kuat meskipun dunia menghadapi dinamika geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global yang meningkat.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Konferensi Pers APBNKita Edisi Maret 2026 pada Rabu (11/2/2026), yang memaparkan perkembangan ekonomi global, kondisi domestik, serta realisasi APBN hingga 28 Februari 2026.
Menurut Purbaya, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah, termasuk gangguan pasokan energi global, telah memicu volatilitas pasar keuangan internasional dan lonjakan harga komoditas, terutama minyak. Situasi ini meningkatkan ketidakpastian global dan memicu pergeseran investor ke aset yang lebih aman.
“Penutupan Selat Hormuz dan meningkatnya tensi geopolitik memicu lonjakan harga komoditas, khususnya minyak. Namun pemerintah terus memantau perkembangan ini secara ketat agar dampaknya terhadap perekonomian nasional tetap terkendali,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dampak global tersebut dapat memengaruhi Indonesia melalui beberapa jalur, seperti perdagangan, pasar keuangan, dan fiskal. Kenaikan harga minyak misalnya berpotensi meningkatkan impor migas dan menekan neraca perdagangan, sementara di pasar keuangan dapat memicu capital outflow dan tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Meski demikian, Purbaya menegaskan APBN tetap berperan sebagai shock absorber untuk meredam dampak gejolak global sekaligus menjaga daya beli masyarakat.
Ekonomi Domestik Tetap Solid
Di tengah ketidakpastian global, kondisi ekonomi domestik dinilai tetap solid. Aktivitas manufaktur global yang mulai pulih juga memberi sentimen positif bagi ekonomi Indonesia.
Indeks Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Februari 2026 tercatat di level 53,8, lebih tinggi dibandingkan beberapa negara besar seperti Amerika Serikat dan Tiongkok. Angka tersebut menunjukkan sektor manufaktur Indonesia berada pada fase ekspansi yang kuat.
“Posisi kita cukup kompetitif. PMI manufaktur Indonesia bahkan lebih tinggi dibandingkan beberapa negara besar. Ini menunjukkan sektor produksi kita masih kuat,” kata Purbaya.
Selain itu, indikator makroekonomi juga menunjukkan ketahanan yang baik. Surplus neraca perdagangan telah berlangsung selama 69 bulan berturut-turut, sementara cadangan devisa berada di level sekitar US$152 miliar.
Pemerintah memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I 2026 dapat mencapai sekitar 5,5 persen hingga mendekati 6 persen, didorong oleh konsumsi rumah tangga, investasi proyek strategis, dan aktivitas manufaktur yang meningkat.
Inflasi Masih Terkendali
Purbaya juga menegaskan inflasi masih berada dalam kondisi terkendali menjelang bulan Ramadan dan Idulfitri. Inflasi pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76 persen secara tahunan, namun angka tersebut dipengaruhi efek basis rendah dari program diskon listrik pada awal 2025.
Jika faktor tersebut dikeluarkan, inflasi diperkirakan hanya sekitar 2,59 persen, yang masih berada dalam kisaran target pemerintah.
“Artinya ruang bagi ekonomi untuk tumbuh lebih cepat masih terbuka tanpa harus memicu inflasi yang berlebihan,” jelasnya.
Realisasi APBN Tumbuh Positif
Dari sisi fiskal, realisasi pendapatan negara hingga akhir Februari 2026 mencapai Rp358 triliun atau sekitar 11,4 persen dari target APBN, dengan pertumbuhan 12,8 persen secara tahunan.
Penerimaan perpajakan menjadi penopang utama dengan realisasi Rp290 triliun, tumbuh 20,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di dalamnya, penerimaan pajak mencapai Rp245,1 triliun, meningkat signifikan 30,4 persen secara tahunan.
Sementara itu, penerimaan dari kepabeanan dan cukai tercatat Rp44,9 triliun, atau sekitar 13,4 persen dari target, meskipun mengalami kontraksi akibat dinamika harga komoditas dan produksi industri.
Di sisi belanja, realisasi mencapai Rp493,8 triliun atau sekitar 12,8 persen dari pagu APBN, dengan pertumbuhan 41,9 persen secara tahunan. Pemerintah mempercepat belanja negara sejak awal tahun untuk mendorong aktivitas ekonomi.
Dengan perkembangan tersebut, defisit APBN tercatat sekitar Rp135,7 triliun atau 0,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang masih berada dalam koridor desain APBN 2026.
“Belanja memang kita percepat agar dampaknya terhadap perekonomian terasa sejak awal tahun. Dengan pendapatan negara yang tumbuh positif dan defisit yang tetap terkendali, APBN tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Purbaya.
Ia menegaskan, pemerintah akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas pasar keuangan serta meningkatkan kepercayaan investor di tengah ketidakpastian global.