Jakarta, TopBusiness – Ekonom dari Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, meminta pemerintah segera mengambil langkah kebijakan fiskal yang tepat di tengah meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Tanpa pengelolaan anggaran yang hati-hati, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi melebar hingga di atas 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Menurut Wijayanto, pemerintah perlu menyesuaikan strategi belanja negara agar kondisi fiskal tetap terjaga. Ia menilai narasi menjaga defisit di bawah 3 persen masih baik sebagai target awal, namun dalam situasi ekonomi saat ini hal tersebut menjadi kurang realistis.
“Spending kita itu harus diadjust. Kita boleh menarasikan defisit wajib di bawah 3 persen sebagai narasi awal, bagus, tetapi sesungguhnya itu tidak realistis. Seperti yang disampaikan Pak Airlangga, ada tiga skenario yakni 3,18 persen, 3,5 persen, dan 4,06 persen,” ujar Wijayanto dalam acara Tutur Economic Dialog 2026 di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Ia menjelaskan, kondisi fiskal saat ini juga terbebani oleh sejumlah program prioritas pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), serta kebutuhan anggaran untuk pengadaan Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista).
Dengan berbagai tekanan tersebut, Wijayanto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini tidak akan melaju secepat periode sebelumnya. Beban fiskal yang besar ditambah ketidakpastian geopolitik global dinilai dapat menekan kinerja ekonomi nasional.
“Kalau fiskal APBN kita keluarkan dari kalkulasi ekonomi dalam 20 tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan justru akan terlihat lebih rendah ketika fiskal dimasukkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,” katanya.
Ia juga memperingatkan bahwa pelebaran defisit fiskal hampir tidak terhindarkan. Menurutnya, defisit APBN tahun ini kemungkinan besar melampaui target pemerintah.
“Defisit akan melebar, pasti di atas 3 persen, hampir pasti di atas 3,5 persen, sangat mungkin 4 persen,” tegasnya.
Ia memproyeksikan, pada kuartal III tahun ini sejumlah daerah bisa mulai mengalami kesulitan keuangan. Indikasi awal bahkan sudah terlihat dari munculnya skema kontrak kerja yang tidak ideal bagi tenaga honorer di beberapa wilayah.
“Pemerintah memang akan melakukan efisiensi, tetapi selama pengeluaran besar tidak dikurangi, itu tidak meaningful. Contohnya program MBG, KDMP, hingga belanja alutsista,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta pemerintah segera mengambil langkah kebijakan paling lambat pada kuartal ketiga tahun ini untuk menyeimbangkan pengeluaran negara. Tanpa intervensi kebijakan, pelebaran defisit fiskal dikhawatirkan akan berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional.
“Ini indikasi awal bahwa pemerintah harus turun tangan mulai kuartal ketiga. Kita mengefisienkan pengeluaran, tetapi ada potensi pengeluaran yang belum dimasukkan yang wajib muncul ke depan,” ujarnya.