Jakarta, TopBusiness – Kalla Group terus memperkuat praktik Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai bagian dari strategi bisnis berkelanjutan.
Melalui program unggulan Desa Bangkit Sejahtera (DBS), kelompok usaha ini mendorong peningkatan produktivitas dan kapabilitas masyarakat desa guna menciptakan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan secara simultan.
Dalam pemaparannya pada sesi presentasi penjurian TOP CSR Awards 2026, tim CSR Kalla Group, Ali Imran menegaskan bahwa DBS merupakan program yang telah berjalan sejak 2015 dan terbukti memberikan dampak nyata di masyarakat.
“Program yang kami usulkan adalah Desa Bangkit Sejahtera, dengan fokus pada peningkatan produktivitas dan kapabilitas masyarakat desa sebagai upaya peningkatan ekonomi, sosial, dan lingkungan,” ujar Ali dalam presentasinya yang dilakukan secara daring, Selasa (28/4/2026).
Dalam penjurian ini, Ali Imran didampingi Program Manager Community Development Yayasan Hadji Kalla, Erni Nurdin, dan Andi Nuraisyah (Sustainability Management).
Ali menjelaskan, arah program ini sejalan dengan visi Kalla untuk menjadi kelompok usaha yang profesional dan berkelanjutan. Dalam misi perusahaan, Kalla menempatkan pengembangan sumber daya manusia (SDM) unggul dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama.
Yang menarik, pada akhir 2024 Kalla menambahkan satu poin strategis baru, yakni komitmen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Langkah ini mempertegas integrasi prinsip ESG dalam operasional perusahaan.
“Keberlanjutan kini menjadi bagian penting dalam arah bisnis kami ke depan,” kata Ali.
Nilai-nilai perusahaan yang dirangkum dalam akronim Kalla, Kerja ibadah, Apresiasi pelanggan, Lebih cepat, Lebih baik, dan Aktif Bersama, menjadi fondasi dalam pelaksanaan seluruh aktivitas bisnis, termasuk CSR.
Dari sisi bisnis, Kalla memiliki tujuh lini usaha utama, yakni otomotif, transportasi dan logistik, konstruksi, properti, mineral, energi, serta pendidikan. Seluruh aktivitas tersebut didukung oleh peran Yayasan Hadji Kalla yang mengelola dana zakat dan berbagai program sosial perusahaan.
Secara strategis, kata Ali, Kalla telah melalui beberapa fase transformasi sejak 2018. Saat ini, perusahaan berada pada fase ketiga dengan tema navigating the future, yakni upaya menavigasi pertumbuhan berkelanjutan di tengah dinamika ekonomi dan tantangan global.
Untuk memastikan seluruh kebijakan berjalan terstruktur, Kalla mengandalkan sistem manajemen internal bernama RKMS (Rumah Kalla Management System). Sistem ini menjadi pusat pengelolaan kebijakan, standar, dan proses bisnis, termasuk implementasi CSR.
Pada Oktober 2025, Kalla menambahkan klausul khusus terkait ESG dalam RKMS sebagai bentuk penguatan komitmen keberlanjutan. “RKMS menjadi rumah bagi seluruh kebijakan kami, termasuk standar dalam pelaksanaan program CSR,” jelas Ali.
Tidak hanya berhenti pada sistem, keterlibatan manajemen puncak juga menjadi kunci. Direksi dan top management Kalla aktif turun langsung ke lapangan dalam berbagai program, seperti Aksi Mangrove Lestari maupun kegiatan di desa dampingan.
Langkah ini menunjukkan bahwa implementasi CSR di Kalla tidak hanya bersifat kebijakan, tetapi juga praktik nyata di lapangan.
Secara organisasi, Kalla juga telah membentuk divisi khusus yang menangani sustainability. Dari level holding, kebijakan CSR disusun dan kemudian diimplementasikan secara terintegrasi di seluruh unit bisnis.
Dalam aspek tata kelola, perusahaan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kewajaran yang tertuang dalam RKMS, termasuk kebijakan antikorupsi sebagai bagian dari etika bisnis.
Ali menegaskan bahwa seluruh fondasi tersebut menjadi dasar dalam menjalankan program Desa Bangkit Sejahtera sebagai program unggulan perusahaan. “DBS kami angkat karena ini adalah program yang berdampak dan sudah kami jalankan dalam jangka panjang,” ujarnya.
Alokasikan Rp 80 Juta Per Desa
Program Manager Community Development Erni Nurdin menjelaskan bahwa Program DBS ini menyasar desa-desa dengan tingkat kemiskinan minimal 30 persen, khususnya yang berada di wilayah terpencil dan memiliki potensi yang belum dikelola optimal.
“Desa Bangkit Sejahtera adalah program pemberdayaan masyarakat berbasis desa. Kami fokus pada desa dengan kategori miskin, terpencil, tetapi memiliki potensi yang bisa dikembangkan,” ujar Erni dalam presentasinya.
Menurut Erni, pendekatan program dilakukan secara komprehensif, mulai dari peningkatan kapasitas masyarakat, pendampingan usaha, hingga intervensi sosial dan lingkungan. Program ini juga diselaraskan dengan prinsip ESG (Environmental, Social, Governance) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Secara historis, Program DBS telah berjalan sejak 2015 dan hingga 2025 telah menjangkau 84 desa di empat provinsi, yakni Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara.
Pada tahun 2025, program ini menargetkan 20 desa dengan total anggaran Rp 1,6 miliar atau rata-rata sekitar Rp 80 juta per desa. Realisasi anggaran mencapai sekitar 88% atau Rp 1,4 miliar, dengan jumlah penerima manfaat justru melampaui target dari 4.500 jiwa menjadi 5.420 jiwa.
Dari sisi implementasi, kata Erni, Program DBS mengusung tiga pilar utama, yakni ketahanan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pada aspek ekonomi, program difokuskan pada peningkatan pendapatan masyarakat melalui pelatihan, pendampingan, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
“Target kami, pendapatan masyarakat desa meningkat minimal 15%. Untuk mencapainya, kami lakukan pelatihan, pendampingan hingga pemasaran produk,” kata Erni.
Data menunjukkan, dari 56 program ekonomi yang dijalankan pada 2025, sebanyak 85% berhasil meningkatkan pendapatan masyarakat di atas target tersebut. Selain itu, 69% program juga mampu meningkatkan produksi hingga lebih dari 30%.
Program ekonomi ini diwujudkan melalui berbagai aktivitas, seperti 52 pelatihan budidaya, pengembangan 118 demplot pertanian, hingga pembentukan rumah produksi dan unit usaha desa.
Sementara itu, pada aspek sosial, DBS menjalankan 51 program yang mencakup peningkatan keterampilan, kesehatan masyarakat, hingga penanganan stunting. Program ini menjangkau lebih dari 2.500 penerima manfaat, termasuk melalui penyediaan fasilitas air bersih dan sanitasi.
Adapun pada aspek lingkungan, Kalla menjalankan 20 program yang meliputi edukasi pengelolaan sampah, penanaman 3.500 pohon, hingga pembentukan kelompok tanggap bencana di desa.
Erni menegaskan bahwa DBS tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menciptakan nilai bersama (shared value) antara perusahaan dan masyarakat.
“Program ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal yang pada akhirnya mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan,” ujarnya.
Dalam pengelolaannya, Kalla juga menerapkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis indikator Benefit Cost Ratio (BCR). Program dengan nilai BCR di atas 1 akan direplikasi, sementara yang belum optimal akan dievaluasi.
Hasil evaluasi menunjukkan 45% indikator program telah mencapai target dan 30% bahkan melampaui target. Sementara sisanya masih dalam proses, terutama untuk program berbasis komoditas jangka panjang.