Jakarta, TopBusiness – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan Indonesia telah mencapai swasembada beras pada 2026 dengan tingkat impor yang kini mencapai nol persen. Menurut Amran, capaian tersebut didukung data dari sejumlah lembaga independen nasional maupun internasional.
“Dulu kami janji empat tahun swasembada. Alhamdulillah empat tahun berubah menjadi satu tahun. Tahun ini sudah swasembada dan bukan kata saya. Itu kata BPS, FAO, dan USDA Amerika Serikat,” ujar Amran dalam pemaparannya dihadapan 118 Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dari seluruh Indonesia yang dikutip, Kamis (7/5/2026).
Amran mengatakan, data produksi dan ketahanan pangan Indonesia tidak berasal dari Kementerian Pertanian semata, melainkan diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), hingga United States Department of Agriculture (USDA).
Menurut dia, ketiga lembaga tersebut menjadi rujukan independen yang tidak dapat dipengaruhi pemerintah Indonesia. “Data ini bukan dari kita saja, tapi dari FAO dan Amerika. Tidak mungkin dipengaruhi. Jadi ini clear,” katanya.
Ia juga menanggapi kritik sejumlah pihak yang menyebut Indonesia belum swasembada pangan. Menurut Amran, sebagian kritik muncul karena kesalahan memahami konsep swasembada dan ketahanan pangan.
“Yang dikatakan swasembada itu impor maksimal 10 persen. Sekarang nol persen untuk beras. Berarti swasembadanya sempurna,” ujarnya.
Amran menjelaskan, beras masih menjadi indikator utama karena mendominasi konsumsi masyarakat Indonesia. Karena itu, keberhasilan menjaga produksi dan stok beras dinilai sangat menentukan ketahanan pangan nasional.
Selain beras, ia mengklaim sejumlah komoditas lain juga sudah mencapai swasembada, seperti cabai besar, cabai rawit, jagung, dan ayam. Sementara komoditas yang masih diimpor antara lain bawang putih, kedelai, dan daging.
“Kalau total impor 3,5 juta ton dibanding kebutuhan 68 juta ton, berarti hanya 4,9 persen. Itu masih di bawah ambang 10 persen untuk kategori swasembada,” kata Amran.
Ia menambahkan, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog kini mencapai level tertinggi sepanjang sejarah Indonesia merdeka.
Menurut Amran, stok beras Bulog saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton, jauh di atas capaian tahun 1984 pada era Presiden Soeharto yang mencapai sekitar 2,7 juta ton. “Ini tertinggi sejak republik ini merdeka. Kalau salah, konsekuensinya bisa dipenjara karena nilainya Rp60 triliun,” ujarnya.
Amran bahkan meminta mahasiswa dan masyarakat melakukan pengecekan langsung terhadap data stok pangan maupun gudang Bulog di berbagai daerah. “Seluruh mahasiswa Indonesia boleh cek gudang di mana pun berada,” katanya.
Lebih lanjut, Amran mengungkapkan visi pemerintah ke depan adalah mewujudkan swasembada pangan di seluruh pulau di Indonesia agar distribusi pangan lebih efisien dan biaya logistik dapat ditekan. “Semua pulau harus swasembada pangan supaya tidak perlu biaya angkut laut terlalu besar,” ujarnya.
Selain pangan, Amran juga menyinggung pentingnya kemandirian energi melalui pengembangan biodiesel berbasis sawit. Menurut dia, kebijakan tersebut menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global.
Ia mengatakan Indonesia kini tidak lagi mengimpor solar sekitar lima juta ton karena telah memanfaatkan sawit sebagai bahan bakar biodiesel. “Kalau Selat Hormuz ditutup dan kita masih impor solar, apa jadinya negeri kita? Karena itu biodiesel sangat penting,” ujarnya.
Amran juga menyebut sejumlah negara seperti Australia, Brasil, Filipina, dan India kini mulai meminta pasokan pupuk dari Indonesia di tengah gangguan rantai pasok global.
Menurut dia, kondisi tersebut menunjukkan ketahanan sektor pangan dan energi Indonesia semakin kuat di tengah tekanan global. “Dunia sekarang krisis air, energi, dan pangan. Solusinya ada di Indonesia, tapi kita harus kompak,” kata Amran.