Jakarta, TopBusiness – PT Masmindo Dwi Area atau MDA terus memperkuat implementasi program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan program Pengembangan serta Pemberdayaan Masyarakat (PPM) di wilayah lingkar tambang Latimojong, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan.
Di tengah fase pra-konstruksi dan konstruksi proyek tambang yang dijalankan perusahaan, aspek kesehatan masyarakat menjadi salah satu prioritas utama perusahaan.
Melalui program unggulan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) dan Pengobatan serta Pemeriksaan Kesehatan Masyarakat (PPKM), perusahaan berupaya menjawab berbagai tantangan sosial di wilayah operasional yang memiliki keterbatasan akses layanan kesehatan.
Untuk diketahui, MDA adalah perusahaan tambang emas Indonesia yang mengembangkan Proyek Awak Mas di Latimojong, Sulsel. MDA sendiri merupakan bagian dari Indika Energy Group dan berfokus pada pengembangan Proyek Tambang Emas Awak Mas.
Perusahaan ini berdedikasi untuk menjadi salah satu produsen emas utama di Indonesia dengan menerapkan Good Mining Practices, termasuk standar keselamatan tinggi, tanggung jawab sosial, dan perlindungan lingkungan.
Adapun area tambang MDA sendiri menyentuh enam desa yang termasuk desa lingkar tambang di Kecamatan Latimojong yang totalnya memiliki 12 desa. Keenam desa itu adalah Ranteballa, Boneposi, Tolajuk, Ulusalu, Tobarru, and Kadundung.
Program tersebut dipaparkan PT MDA dalam ajang penjurian TOP CSR Awards 2026 yang digelar Majalah TopBusiness, pada Jumat (8/5/2026) secara daring. Presentasi disampaikan oleh Dea Maulana Yusuf selaku Community Development and Empowerment (CDE) Manager di depan juri.
Hadir menemani Dea Maulana Yusuf adalah Basyori Saini selaku CDE Manager dan Eko Lukmianto selaku Community Development Coordinator.
Menurut Dea, kondisi geografis Kecamatan Latimojong menjadi tantangan tersendiri dalam pelayanan kesehatan masyarakat. Wilayah operasional perusahaan berada di Desa Ranteballa dan Desa Boneposi yang terletak di kawasan pegunungan Latimojong, salah satu wilayah dengan akses yang cukup sulit di Sulsel.
“Kondisi sarana dan prasarana kesehatan di wilayah Latimojong masih sangat terbatas. Akses masyarakat menuju fasilitas kesehatan juga cukup sulit karena kondisi jalan yang menantang,” ujar Dea Maulana Yusuf.
Ia menjelaskan, di Kecamatan Latimojong hanya terdapat satu puskesmas tanpa fasilitas rawat inap, ditambah tiga Puskesmas Pembantu (Pustu) dan sembilan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) atau Pondok Bersalin Desa (Polindes). Seluruh fasilitas tersebut bahkan belum memiliki dokter tetap.
Kondisi tersebut diperparah dengan karakteristik wilayah yang terpencil serta akses jalan yang sulit dilalui, terutama ketika cuaca buruk. Dalam pemetaan sosial yang dilakukan perusahaan, terdapat sekitar 630 warga lanjut usia (lansia) di wilayah lingkar tambang yang mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan atau 9,1% dari populasi masyarakat Latimojong.
“Jarak desa menuju puskesmas berkisar 3 sampai 10 kilometer dan sebagian besar jalannya cukup sulit dilalui masyarakat,” kata Dea.
Selain itu juga, adanya prevalensi gizi buruk di Kecamatan Latimojong. Bahkan Kecamatan ini menempati ranking kedua kasus stunting di Kabupaten Luwu. Memang, pada akhir 2025 terdapat satu balita yang keluar dari status gizi buruk, namun muncul lagi kasus yang sama.
“Sehingga perlu penanganan holistik, tidak cukup monitoring perkembangan status gizi balita, namun perlu kampanye penyadaran stunting,” terang dia.
Berangkat dari kondisi tersebut, perusahaan kemudian menggagas program PMT dan PPKM sebagai bagian dari strategi investasi sosial perusahaan.
PMT: Fokus Pencegahan Stunting
Salah satu fokus utama MDA adalah penanganan masalah gizi dan pencegahan stunting di wilayah lingkar tambang.
Program PMT dijalankan secara rutin melalui kolaborasi dengan bidan desa, kader posyandu, puskesmas, hingga masyarakat lokal. Perusahaan juga mendorong pemanfaatan bahan pangan lokal sebagai bagian dari intervensi gizi masyarakat.
Program tersebut dilaksanakan terintegrasi dengan kegiatan posyandu pemerintah agar penanganan balita dapat dilakukan secara berkelanjutan dan terukur.
“Penanganan stunting tidak cukup hanya dengan pola yang berjalan saat ini. Karena itu, kami terus melakukan evaluasi agar target zero stunting pada 2027 bisa tercapai,” ujar Dea.
Saat ini, angka indikasi stunting di wilayah program masih berada di kisaran 9,2 persen. Perusahaan menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga nol persen dalam dua tahun ke depan.
Untuk memperkuat intervensi kesehatan, PT Masmindo Dwi Area juga menggandeng dokter perusahaan, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Luwu, tenaga kesehatan Puskesmas Latimojong, hingga bidan desa.
Kolaborasi tersebut dinilai penting mengingat penanganan kesehatan masyarakat di wilayah terpencil membutuhkan dukungan lintas pihak.
Adapun untuk indicator keberhasilannya adalah, terjadi penurunan angka stunting di bawah 5% dan kedua, terjadinya kondisi zero kasu sgizi buruk.
PMT: Pengobatan Gratis Jangkau Desa Terpencil
Selain program PMT, perusahaan juga menjalankan program PPKM berupa layanan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan gratis secara rutin di desa-desa lingkar tambang.
Program tersebut menyasar masyarakat yang kesulitan menjangkau fasilitas kesehatan akibat keterbatasan akses transportasi dan kondisi geografis.
Puskesmas Latimojong sendiri berada di Desa Pajang dengan waktu tempuh sekitar satu jam menggunakan kendaraan roda empat spesifikasi tambang. Kondisi tersebut menjadi tantangan besar bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan kesehatan cepat.
“Kalau menggunakan kendaraan biasa, masyarakat akan sangat kesulitan menuju puskesmas karena kondisi jalan,” kata Dea.
Melalui program PPKM, perusahaan membuka layanan kesehatan di sejumlah titik seperti kantor desa hingga masjid agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pemeriksaan kesehatan.
Dalam pelaksanaannya, MDA juga melibatkan berbagai pihak, mulai dari apotek lokal untuk penyediaan obat-obatan, dokter dari IDI Kabupaten Luwu, hingga tenaga kesehatan dari puskesmas dan bidan desa.
Program ini juga menjadi bagian dari upaya perusahaan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat sekaligus memperkuat hubungan sosial dengan masyarakat sekitar tambang.
Sementara untuk indicator keberhasilannya adalah, pertama, angka kunjungan pasien setiap kali dilakukan program PPKM (Angka pengobatan vs Angka pemeriksaan kesehatan); kedua, peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penurunan jumlah masyarakat yang menderita penyakit; dan ketiga, peningkatan jumlah masyarakat yang melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
Menjaga Social License di Tengah Fase Konstruksi
Sebagai perusahaan yang tengah memasuki tahap konstruksi operasi produksi, MDA menyadari pentingnya menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat.
Menurut Dea, perusahaan membutuhkan dukungan sosial agar proses operasional dapat berjalan secara berkelanjutan. Karena itu, pendekatan investasi sosial menjadi salah satu strategi utama perusahaan.
“Perusahaan tidak cukup mampu berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat dan stakeholder di sekitar wilayah operasional,” ujarnya.
Selain kesehatan, perusahaan juga fokus pada pemberdayaan tenaga kerja lokal. MDA telah menjalin nota kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Luwu terkait penyerapan tenaga kerja lokal.
Saat ini, komposisi tenaga kerja lokal di perusahaan telah mencapai 72 persen dari total tenaga kerja yang ada.
Perusahaan juga mendorong pengembangan ekonomi masyarakat melalui berbagai program berbasis potensi lokal seperti pengembangan kopi Latimojong, kakao, dan usaha mikro yang dapat terhubung dengan kebutuhan operasional perusahaan.
Beberapa usaha masyarakat yang didorong perusahaan antara lain penyediaan perlengkapan eksplorasi, jasa penyiraman jalan untuk pengendalian debu, hingga pengembangan usaha berbasis pertanian dan perkebunan.
Mitigasi Bencana Jadi Perhatian
Selain persoalan kesehatan dan ekonomi, MDA juga memberi perhatian serius terhadap risiko bencana di wilayah Latimojong yang rawan longsor dan banjir.
Perusahaan mencatat sejumlah kejadian longsor dan banjir pada 2023 dan 2024 yang bahkan sempat menelan korban jiwa.
Untuk bencana longsor desa rawannya adalah Ranteballa, Tabang, Boneposi Pajang, Ulusalu, dan Tibussan. Sementara untuk desa yang rawan bencana banjir adalah desa Kadundung, Tobarru, dan Bonelemo.
Sebagai bagian dari program PPM, perusahaan menjalankan program Destana (Desa Tangguh Bencana) guna meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.
“Wilayah Latimojong memang rawan longsor dan banjir sehingga kami juga fokus pada mitigasi dan penanganan pascabencana,” ujar Dea.
Program tersebut saat ini telah diterapkan di dua desa dan akan diperluas menjadi enam desa pada tahun ini.
Selain itu, perusahaan juga rutin melakukan penanaman pohon di wilayah reklamasi, bantaran sungai, jalan mobilisasi logistik, hingga area fasilitas umum sebagai bagian dari pengelolaan lingkungan.
Dorong Pendidikan dan Infrastruktur Dasar
Di bidang pendidikan, MDA juga menjalankan sejumlah program seperti Beasiswa GenMas, bantuan fasilitas sekolah, dukungan transportasi guru honorer, hingga program Pelita dan Mentari yang dikembangkan bersama Indika Foundation.
Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah lingkar tambang sekaligus mencegah angka putus sekolah.
Perusahaan juga menjalankan program makan bergizi bagi siswa sekolah dasar yang dikombinasikan dengan edukasi PHBS.
Tidak hanya itu, MDA turut memperkuat infrastruktur dasar masyarakat melalui pembangunan sarana air bersih, bak penampungan, sumur bor, hingga jalan usaha tani.
Menurut Dea, pembangunan jalan usaha tani tidak hanya bertujuan mendukung distribusi hasil panen masyarakat, tetapi juga mempercepat akses evakuasi ketika terjadi kondisi darurat kesehatan.
Konsisten Evaluasi Program
Seolah terus merasa tak puas dengan sederet program positif yang sudah dijalankan, MDA menegaskan seluruh program CSR dan PPM dijalankan secara terukur dan juga terus dievaluasi keberhasilannya. Ha ini agar dapat memberikan dampak yang lebih optimal bagi masyarakat.
Perusahaan juga melibatkan berbagai pihak, termasuk konsultan dan stakeholder lokal, guna memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
“Tujuan kami bukan hanya menjalankan kewajiban regulasi, tetapi memastikan program benar-benar memberikan manfaat dan memperoleh dukungan masyarakat,” tutup Dea Maulana Yusuf.