Jakarta, 12 Mei 2026 – Film Pelita Asa mengajak penonton menyusuri perjalanan masyarakat Kalimantan Timur, khususnya di Dusun Donomulyo, Kelurahan Manggar, dan Desa Muara Enggelam, dalam menghadapi transisi energi dari batubara menuju energi terbarukan.
Kedua wilayah ini diangkat karena merepresentasikan tiga tantangan utama dalam transisi energi, yaitu kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan batubara, keterbatasan akses listrik dan gas untuk memasak, serta hilangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat.
Desa Muara Enggelam merupakan salah satu desa yang mengalami keterbatasan listrik, karena tidak memiliki akses jalur darat untuk pembangunan tiang-tiang listrik konvensional. Meskipun Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) telah digunakan, masyarakat desa hanya bisa menikmati listrik dari sore ke malam hari.
Masyarakat desa akhirnya bergotong-royong untuk mencari solusi bagi keterbatasan akses energi, yaitu menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal yang dioperasikan oleh Badan Usaha Milik Desa (BumDes).
“Di seluruh kecamatan Muara Wis ini hanya Desa Muara Enggelam saja yang tidak punya akses jalur darat. Karena keterbatasan ini, kami dipaksa harus mandiri, salah satunya dengan membangun PLTS, karena hanya ini yang bisa kami dapatkan dan sesuai dengan kebutuhan Desa Muara Enggelam,” Aliansyah, `Staff Kaur Keuangan, Desa Muara Enggelam, cuplikan dari Film Pelita Asa.
“Kalau menurut saya pribadi, menyenangkan dan bahagia. Bisa menggunakan televisi, kipas angin, blender dan mesin cuci di siang hari. Untuk ibu-ibu, setelah ada PLTS, usaha kecil dan menengah (UKM) warung-warung juga meningkat karena sudah bisa menggunakan listrik, dan dari sisi BumDes banyak merangkul karyawan dari masyarakat sendiri,” Jam Ah, BumDes Desa Muara Enggelam, cuplikan dari Film Pelita Asa.
Kalimantan Timur selama ini memiliki posisi penting dalam industri batubara nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Kalimantan Timur termasuk satu dari tiga provinsi dengan kontribusi lebih dari 33 persen terhadap total ekspor batubara Indonesia, dengan nilai sekitar Rp414 triliun. Besarnya peran batubara dalam perekonomian daerah membuat banyak masyarakat lokal ikut bergantung pada komoditas ini, baik sebagai pekerja langsung maupun melalui usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menopang rantai ekonomi di sekitar industri batubara.
Namun, meningkatnya komitmen Indonesia untuk mempercepat transisi energi membawa tantangan baru bagi daerah penghasil batubara seperti Kalimantan Timur. Pengurangan ketergantungan terhadap batubara merupakan langkah penting untuk menekan emisi dan mendorong sistem energi yang lebih bersih. Akan tetapi, perubahan ini juga perlu dikelola secara adil agar tidak menimbulkan beban baru bagi masyarakat lokal, terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan pendapatan pada aktivitas ekonomi di sekitar industri batubara.
Berangkat dari cerita masyarakat lokal tentang tantangan, harapan, dan kebutuhan akan kehidupan yang lebih baik, Project Clean, Affordable and Secure Energy (CASE) for Southeast Asia mengangkat kisah tersebut ke dalam film dokumenter Pelita Asa. Film ini tidak hanya memperlihatkan dampak sosial dan ekonomi dari transisi energi, tetapi juga menunjukkan bagaimana energi terbarukan dapat menjadi peluang untuk memperluas akses energi, mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, dan membuka ruang harapan baru bagi wilayah yang selama ini belum menikmati layanan energi secara memadai.
Melalui Pelita Asa, penonton, terutama masyarakat yang tinggal di kota-kota besar, diajak untuk menyadari bahwa energi yang dinikmati sehari-hari sering kali dipasok oleh daerah yang justru masih menghadapi keterbatasan akses energi. Di saat akses energi konvensional belum sepenuhnya menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), energi terbarukan hadir sebagai peluang untuk memperluas akses energi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Direktur Transmisi, Ketenagalistrikan, Kedirgantaraan, dan Antariksa, Kementerian PPN/Bappenas, Yusuf Suryanto menyampaikan bahwa implementasi transisi energi berkeadilan di Indonesia memerlukan kerangka perencanaan pembangunan nasional yang terpadu secara tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS). Diharapkan adanya keterlibatan semua pihak, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, pihak akademisi, media, masyarakat, serta perlu didorong adanya investasi swasta dan bantuan mitra pembangunan.
Transisi energi tidak hanya difokuskan untuk mengubah dari pemakaian energi fosil menjadi energi bersih, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan listrik secara merata, andal, berkualitas, dan berkelanjutan. Guna mencapai hal tersebut, perlu dibangun pembangkit tenaga listrik, infrastruktur jaringan ketenagalistrikan, pembangunan listrik perdesaan, dan pemerataan akses listrik. Pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan, khususnya dalam mendukung percepatan pembangunan daerah kepulauan kecil dan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dengan memanfaatkan potensi energi setempat, perlu dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal, sehingga dapat tercipta pembangunan yang adil, inklusif, dan berkeadilan.