Jakarta, Thebusinesnews.co — Sebelum keran pemilikan unit properti untuk warga asing dilebarkan, Pemerintah Indonesia seyogianya melakukan satu sangat penting. Yakni, membentuk bank tanah yang berperan mengontrol pergerakan harga tanah. Dengan kontrol tersebut, MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) tidak akan dirugikan karena pergerakan tajam harga tanah bisa dikontrol.
Direktur Eksekutif Indonesia Properti Watch, mengatakan hal itu di Jakarta hari ini dalam wawancara dengan BusinessNews Indonesia.
Ali mengatakan, tatkala pemilikan properti untuk asing dibuka lebih lebar, harga terkerek naik. Sebab, pengembang pasti menjual dengan harga yang lebih mahal untuk warga asing yang berdaya beli tinggi.
“Semisal, apartemen yang di Rp 2 miliar per unit, bisa saja dijual Rp 6 miliar per unit. Kalau sudah begini, harga tanah ikut naik. Dan MBR tentu makin sulit punya rumah,” kata alumnus Universitas Tarumanagara (Jakarta) itu.
Sangat mengherankan, kata Ali, bila sampai saat ini Pemerintah Indonesia belum membentuk bank tanah itu. Padahal, itu sudah diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Peraturan Pemerintah (PP) untuk bank tanah, setahu saya, sampai saat ini belum ada. Entah apa yang membuat setiap Kementerian Negara selalu lama membuat PP,” kata dia. (DHI)
EDITOR: DHI