Jakarta, TopBusiness – Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (DPP GAPASDAP) menyatakan dukungannya terhadap langkah PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) dalam menerapkan program sterilisasi kawasan Pelabuhan Merak dan Bakauheni guna meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kualitas pelayanan transportasi penyeberangan nasional.
Ketua Umum GAPASDAP, Khoiri Soetomo, mengatakan program sterilisasi pelabuhan sejatinya bukan kebijakan baru, melainkan amanat regulasi yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Sterilisasi Pelabuhan Penyeberangan yang kemudian disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 91 Tahun 2021.
“Pada prinsipnya GAPASDAP mendukung penuh setiap kebijakan yang bertujuan meningkatkan keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kenyamanan pengguna jasa penyeberangan. Pelabuhan dan kapal penyeberangan harus menjadi area yang aman dan tertib, serta hanya digunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung terhadap penyelenggaraan transportasi penyeberangan,” kata Khoiri dalam keterangannya, Rabu (3/6/2026).
Menurut Khoiri, implementasi sterilisasi di berbagai pelabuhan penyeberangan selama ini belum berjalan optimal. Masih ditemukan berbagai aktivitas pihak yang tidak memiliki kepentingan langsung terhadap pelayanan penyeberangan, seperti calo tiket, pedagang asongan, pengamen, pencari koin, hingga berbagai oknum lain yang memanfaatkan area pelabuhan dan kapal untuk kepentingan pribadi.
Ia mengatakan GAPASDAP kerap menerima keluhan masyarakat terkait praktik percaloan, pungutan tidak resmi, penguasaan fasilitas umum oleh pihak yang tidak berwenang, serta berbagai aktivitas yang mengurangi kenyamanan pengguna jasa.
“Karena itu, sterilisasi pelabuhan harus menjadi momentum untuk mengembalikan fungsi pelabuhan sebagai fasilitas transportasi publik yang profesional, aman, tertib, dan berkeselamatan,” ujarnya.
GAPASDAP menegaskan kawasan pelabuhan pada dasarnya hanya diperuntukkan bagi penumpang yang memiliki tiket, kendaraan yang akan melakukan perjalanan, awak kapal, petugas pelabuhan, aparat berwenang, serta pihak-pihak yang memiliki kepentingan operasional yang sah. Karena itu, pengendalian akses masuk kawasan pelabuhan dinilai sebagai langkah yang logis untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi pengguna jasa.
Meski demikian, asosiasi pengusaha angkutan penyeberangan tersebut mengingatkan agar pelaksanaan sterilisasi dilakukan secara bertahap, terukur, dan berbasis evaluasi lapangan yang berkelanjutan. Menurut GAPASDAP, tujuan peningkatan keselamatan dan keamanan tidak boleh menimbulkan hambatan baru yang justru mengurangi kapasitas pelayanan pelabuhan maupun mengganggu kelancaran distribusi logistik nasional.
Khoiri menekankan lintasan Merak–Bakauheni merupakan urat nadi konektivitas nasional yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera. Jutaan penumpang dan jutaan ton barang serta logistik strategis melintasi lintasan tersebut setiap tahun.
“Oleh karena itu, setiap perubahan pola operasional harus dipastikan tidak menimbulkan bottleneck baru, memperpanjang waktu tunggu kendaraan, mengurangi produktivitas kapal, ataupun menghambat pergerakan logistik nasional,” katanya.
GAPASDAP juga berharap penerapan sistem pengendalian akses dan digitalisasi layanan, seperti penggunaan CCTV, RFID, face recognition, maupun One Gate System, benar-benar diarahkan untuk mempercepat pelayanan dan meningkatkan pengawasan.
Menurut asosiasi tersebut, pemanfaatan teknologi tidak boleh menambah birokrasi ataupun memperlambat proses pelayanan kepada masyarakat.
Selain sterilisasi kawasan pelabuhan, GAPASDAP menilai peningkatan kapasitas infrastruktur pelabuhan juga perlu menjadi perhatian serius. Beberapa aspek yang dinilai perlu diperkuat antara lain penambahan dan modernisasi dermaga, pengembangan kolam pelabuhan, penyediaan area penyangga yang memadai, serta penyempurnaan sistem manajemen operasional lintasan penyeberangan.
GAPASDAP berharap program sterilisasi pelabuhan tidak hanya diterapkan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni, tetapi juga dapat diperluas secara bertahap ke seluruh pelabuhan penyeberangan di Indonesia dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing lintasan.