Jakarta, TopBusiness – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengingatkan pemerintah agar kebijakan pengendalian produksi bijih nikel melalui penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 dilakukan secara terukur. Pasalnya, pemangkasan kuota produksi berpotensi menekan operasional smelter, mengganggu investasi hilir, hingga mengancam lapangan kerja.
Pemerintah sebelumnya menetapkan target produksi bijih nikel dalam RKAB 2026 sebesar 260 juta hingga maksimal 270 juta ton. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan RKAB 2025 yang mencapai 379 juta ton.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Erwin Aksa, menilai pengurangan produksi hampir 34 persen tersebut belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri pengolahan dan pemurnian nikel di dalam negeri.
Menurutnya, kebutuhan bijih nikel untuk memasok smelter pada 2026 diperkirakan mencapai 340-350 juta wet metric ton (wmt), sementara kapasitas terpasang industri smelter telah mencapai sekitar 2,7 juta ton nikel kelas 1 dan kelas 2.
“FINI memperkirakan utilisasi smelter efektif bisa turun sekitar 25 hingga 30 persen apabila tidak ada tambahan pasokan impor. Bahkan terdapat potensi defisit pasokan mencapai sekitar 100 juta ton,” kata Erwin dalam keterangannya, Jumat (12/6/2026).
Ia menjelaskan, tekanan terhadap industri pengolahan nikel sudah mulai terlihat. Sejumlah fasilitas smelter dilaporkan mengurangi kapasitas produksi bahkan menghentikan sebagian operasionalnya.
Berdasarkan informasi dari Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI), beberapa smelter mengalami kesulitan operasional. PT Huadi Nickel Alloy Indonesia (HNAI) di Bantaeng, Sulawesi Selatan, disebut telah menghentikan kegiatan produksinya. Sementara PT Wanxiang Nickel Indonesia di Morowali hanya menyisakan dua lini produksi yang beroperasi, dan PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) menghentikan lima dari total 20 lini produksinya.
Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap tenaga kerja. Huadi dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.200 pekerja. Selain itu, sejumlah fasilitas milik Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) dan Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) juga menghentikan sebagian lini produksinya.
“Ini menjadi sinyal serius bagi serapan tenaga kerja, khususnya di kawasan industri dan daerah penghasil nikel,” ujar Erwin.
Di sisi lain, industri smelter berbasis teknologi High Pressure Acid Leaching (HPAL) juga menghadapi tekanan biaya produksi yang semakin tinggi. Kenaikan harga sulfur yang kini berada di atas US$900 per ton disebut menambah biaya produksi HPAL hingga sekitar US$4.000 per ton nikel.
Beban industri pengolahan juga bertambah setelah terbitnya Keputusan Menteri ESDM Nomor 144 Tahun 2026 yang mengatur formula baru Harga Patokan Mineral (HPM). Kebijakan tersebut dinilai meningkatkan harga acuan mineral sehingga menguntungkan sektor pertambangan, namun mengurangi margin keuntungan smelter.
Belum lagi kenaikan tarif royalti nikel yang kini bersifat progresif pada kisaran 14-19 persen, lebih tinggi dibandingkan sebelumnya sebesar 10 persen.
Meski demikian, Erwin mengakui kebijakan pengendalian produksi telah memberikan dampak positif terhadap harga nikel global. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) tercatat naik ke kisaran US$17.000 hingga US$18.000 per ton.
“Harga nikel membaik dan menunjukkan Indonesia mulai memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap pasokan global,” ujarnya.
Namun, menurut dia, manfaat tersebut belum dirasakan secara merata. Kalangan penambang memperoleh keuntungan dari kenaikan harga, sementara industri smelter menghadapi tantangan akibat keterbatasan pasokan bahan baku dan meningkatnya biaya produksi.
Sebagian smelter bahkan mulai mengandalkan impor bijih nikel dari Filipina untuk menjaga keberlangsungan operasional. Kondisi itu dikhawatirkan dapat mengurangi daya tarik investasi sektor hilir yang selama ini menjadi fokus pengembangan industri nasional.
Karena itu, Kadin meminta pemerintah tetap membuka ruang evaluasi dan penyesuaian RKAB apabila kebutuhan industri meningkat.
“Pengendalian produksi memang diperlukan untuk menjaga harga dan keberlanjutan cadangan. Namun kebijakan tersebut harus dilakukan secara terukur dan memberikan ruang revisi RKAB yang wajar agar tidak menghambat ekosistem hilirisasi yang sudah dibangun,” kata Erwin.
Pemerintah sendiri menyatakan pemangkasan target produksi nikel dilakukan untuk menjaga keberlanjutan cadangan nasional sekaligus mendorong perbaikan harga komoditas tersebut di pasar global. Namun, kalangan pelaku usaha berharap keseimbangan antara kepentingan konservasi sumber daya dan keberlangsungan industri hilir tetap menjadi perhatian utama.